 |
| Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin |
SELAPARANGNEWS.COM – Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menegaskan agar masyarakat peserta BPJS Kesehatan tidak dipersulit saat membutuhkan pelayanan medis. Ia meminta tenaga kesehatan di puskesmas maupun rumah sakit mengutamakan penanganan pasien, terutama dalam kondisi darurat, sebelum menyelesaikan urusan administrasi.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati usai pelantikan 155 pejabat administrator dan pengawas serta tiga kepala puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, yang berlangsung di Pendopo Bupati, Jumat (16/10/2026).
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dipimpin Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, sebagai bagian dari penyegaran birokrasi untuk mempercepat pencapaian target pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dalam arahannya, Haerul Warisin mengungkapkan bahwa Pemkab Lombok Timur telah mengalokasikan anggaran tidak kurang dari Rp143 miliar untuk menjamin kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat.
Karena itu, ia menyayangkan apabila masih ada masyarakat yang mengalami kesulitan ketika hendak memperoleh pelayanan kesehatan, termasuk warga yang membawa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa.
Menurutnya, besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah harus sejalan dengan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat. Jangan sampai warga yang membutuhkan pertolongan justru menghadapi hambatan akibat persoalan administrasi.
“Masyarakat pemegang BPJS itu tidak berobat secara gratis, mereka dibayar oleh pemerintah. Oleh sebab itu, tenaga kesehatan di puskesmas maupun rumah sakit jangan pernah mengesampingkan pelayanan bagi pasien BPJS,” tegasnya.
Ia secara khusus mengingatkan tenaga kesehatan agar memprioritaskan penanganan pasien yang datang ke instalasi gawat darurat (UGD). Menurutnya, pasien dalam kondisi darurat membutuhkan pertolongan segera sehingga urusan administrasi tidak boleh menghambat penanganan medis.
“Pasien yang masuk ke UGD membutuhkan pertolongan segera, prioritaskan penanganan medis terlebih dahulu, baru kemudian urusan administrasi ditangani,” ujarnya.
Selain menyoroti pelayanan kesehatan, Haerul Warisin juga mengingatkan para pejabat yang baru dilantik bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Ia menegaskan bahwa jabatan bukan sekadar penghargaan atau kedudukan, melainkan sarana untuk mengabdi kepada bangsa, negara, dan masyarakat.
Bupati juga menyinggung berbagai keluhan masyarakat terhadap pelayanan birokrasi yang disampaikan melalui media sosial. Menurutnya, kritik tersebut harus menjadi bahan evaluasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan.
Ia meminta para aparatur sipil negara (ASN) tidak hanya menunggu perintah, tetapi juga memiliki inisiatif, membangun koordinasi, serta bekerja dengan integritas dan kejujuran.
Para pejabat juga diingatkan agar tidak takut menjalankan tugas selama tetap berpegang pada aturan yang berlaku dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
Melalui pelantikan tersebut, Pemkab Lombok Timur berharap para pejabat yang mendapat amanah baru dapat memperkuat kinerja organisasi dan memastikan pelayanan publik berjalan lebih efektif, transparan, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Bupati menegaskan bahwa keberhasilan birokrasi tidak hanya diukur dari pelaksanaan program pemerintah, tetapi juga dari kemampuan memberikan pelayanan yang adil dan memudahkan masyarakat.(SN)
