![]() |
| Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) di Ruang Rapat Bupati |
SELAPARANGNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menerima hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp11,37 miliar untuk penanganan infrastruktur yang rusak akibat bencana alam.
Kepastian hibah tersebut ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) Oleh Bupati disaksikan Sekda yang merupakan Kepala BPBD, Kepala Pelaksana BPBD, Kepala BPKAD dan Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin mengatakan, penandatanganan NHPD ini merupakan proses yang telah lama dinantikan.
Pasalnya, sejumlah jembatan di Lombok Timur mengalami kerusakan hingga putus akibat bencana alam dan telah diusulkan untuk mendapatkan penanganan dari BNPB.
Menurutnya, proses realisasi bantuan sempat mengalami penundaan karena BNPB harus memprioritaskan penanganan bencana besar yang terjadi di sejumlah daerah lain.
"Penandatanganan ini sebenarnya sudah lama ditunggu. Kita memiliki banyak jembatan putus akibat bencana alam. Sudah dilaporkan ke BNPB dan sidy didaftarkan juga tetapi karena ada bencana besar di tiga provinsi lain, prosesnya sempat terhambat. Setelah itu mau dicairkan, terjadi lagi bencana besar di NTT sehingga kembali tertunda," ungkapnya.
Ia menjelaskan, penandatanganan yang semestinya dilaksanakan pada Sabtu (14/11) lalu akhirnya dialihkan ke hari ini.
Bupati menegaskan, bukan karena keterbatasan kemampuan APBD Jembatan-jembatan tersebut tidak segera dikerjakan, Namun, pemerintah daerah memilih menunggu realisasi bantuan BNPB karena usulan penanganannya telah masuk dalam daftar program lembaga tersebut.
"Kita selama ini terus bersabar menunggu. Alhamdulillah, sekarang bisa terwujud. Pelaksanaannya nanti pada 2027 dan akan diselesaikan oleh BNPB," jelasnya.
Dari total hibah sebesar Rp11,37 miliar, anggaran tersebut akan dialokasikan untuk perbaikan tiga jembatan serta penanganan satu sekolah yang terdampak bencana hidrometeorologi.
Adapun rincian alokasi anggaran tersebut meliputi perbaikan jembatan Ulem-Ulem di Desa Tete Batu, Kecamatan Sikur, dengan anggaran sekitar Rp3,7 miliar.
Selanjutnya, jembatan penghubung Desa Teko dan Desa Apitaik dialokasikan sekitar Rp5,3 miliar. Sementara perbaikan jembatan di Desa Jeruk Manis mendapatkan alokasi sekitar Rp2,5 miliar.
Adapun sisa anggaran sekitar Rp400 juta akan digunakan untuk membiayai penanganan sekolah yang terdampak bencana hidrometeorologi di wilayah Kecamatan Montong Gading.
Dengan alokasi tersebut, pemerintah daerah berharap infrastruktur yang rusak akibat bencana dapat kembali berfungsi sehingga aktivitas dan mobilitas masyarakat tidak lagi terganggu.
Selain membahas hibah yang telah disepakati, Bupati juga menyampaikan sejumlah usulan penanganan infrastruktur lainnya kepada BNPB, termasuk jembatan Bailey di Desa Perigi.
Ia mengungkapkan, persoalan jembatan tersebut telah disampaikan langsung kepada Plt. Deputi BNPB. Mengingat jembatan Bailey di Perigi selama ini bersifat pinjaman, pemerintah daerah perlu mengusulkan penanganan lebih lanjut agar mendapatkan solusi permanen.
"Jembatan kita termasuk di Perigi juga sudah saya bicarakan dengan Plt. Deputi. Beliau meminta agar segera dibuatkan surat dan proposal sebagai usulan untuk tahun berikutnya, termasuk dampak-dampak bencana yang lain," katanya.
Selain itu, terdapat pula usulan penanganan jembatan Ijobalit yang disampaikan melalui DPR. Menindaklanjuti hal tersebut, Bupati meminta Kepala Pelaksana BPBD Lombok Timur segera menyiapkan surat usulan untuk disampaikan kepada BNPB.
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berharap usulan tambahan tersebut dapat menjadi perhatian BNPB sehingga penanganan infrastruktur terdampak bencana di daerah itu bisa dilakukan secara bertahap.
Sekda Lombok Timur, sekaligus Kepala BPBD HM. Juaini Taofik menambahkan menjelaskan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi ini akan dimulai pada 2027 karena dana hibah tersebut akan disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara (RKUN) ke rekening kas umum daerah (RKUD). (SN)
