 |
| Plt. Dirut PDAM Lombok Timur Sopyan Hakim dan Massa Aksi PMII |
SELAPARANGNEWS.COM – Polemik kepemilikan dan pemanfaatan sumber Mata Air Ambung di Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, kembali menjadi perhatian. Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Lombok Timur menggelar aksi demonstrasi di Kantor Bupati Lombok Timur, Kamis (12/11/2026), untuk mempertanyakan dasar hukum klaim mata air tersebut sebagai aset daerah.
Dalam aksi tersebut, PMII mendesak pemerintah daerah dan PDAM Lombok Timur membuka dokumen serta bukti hukum yang menjadi dasar kepemilikan sumber Mata Air Ambung. Mereka menilai, klaim penyelamatan aset daerah harus disertai pembuktian yang jelas kepada masyarakat.
Ketua PC PMII Lombok Timur, Ikhwan Nawawi Fajar mengatakan, aksi tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil kajian dan diskusi yang dilakukan pihaknya selama beberapa pekan terakhir terkait persoalan Mata Air Ambung.
Menurut Ikhwan, pihaknya menemukan sejumlah pemberitaan yang memuat pernyataan Plt. Direktur PDAM Lombok Timur bahwa Mata Air Ambung merupakan aset daerah sejak 1991.
Namun, PMII juga menelusuri adanya putusan pengadilan yang berkaitan dengan persoalan tersebut. Dalam putusan itu, menurut Ikhwan, terdapat pembahasan mengenai mediasi pada masa pemerintahan Bupati Sukiman Azmy serta tanggung jawab pemerintah daerah atas pemanfaatan mata air sejak 1991.
"Kami ingin mempertanyakan apa dasar PDAM mengklaim bahwa Mata Air Ambung ini merupakan aset daerah. Kalau memang itu aset daerah, seharusnya bisa dibuktikan. Jangan hanya berdalih menyelamatkan aset, tetapi tidak memperlihatkan dasar hukumnya," tegas Ikhwan.
Ia mengatakan, sejumlah organisasi dan perkumpulan sebelumnya juga telah menyampaikan pertanyaan serupa kepada pemerintah daerah mengenai dasar klaim kepemilikan Mata Air Ambung.
PMII meminta pemerintah daerah maupun PDAM menunjukkan dokumen yang menjadi dasar pengakuan bahwa sumber mata air tersebut merupakan aset pemerintah.
Di sisi lain, Ikhwan menyebut pihak yang mengklaim sebagai pemilik lahan juga memiliki sertifikat atau dokumen yang menjadi dasar kepemilikannya.
"Kalau memang ada dasar hukum yang menyatakan itu aset daerah, silakan dibuka. Begitu juga pihak yang memiliki lahan, tentu harus menunjukkan dasar kepemilikannya. Ini yang perlu dijelaskan agar persoalannya terang," ujarnya.
Ikhwan juga mempertanyakan mengapa persoalan Mata Air Ambung yang telah berlangsung cukup lama baru kembali mencuat dan menjadi perhatian serius pemerintah daerah saat ini.
Menurutnya, persoalan yang belum diselesaikan pada pemerintahan sebelumnya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah daerah saat ini untuk dituntaskan.
Ia menegaskan, PMII tidak ingin persoalan tersebut hanya menjadi polemik tanpa adanya kejelasan hukum dan penyelesaian yang dapat diterima seluruh pihak.
"Ini persoalan lama. Kenapa harus diselesaikan sekarang? Bukan berarti persoalan ini hanya ada pada era sebelumnya. Apa yang belum mampu diselesaikan oleh pemerintahan terdahulu, seharusnya dilanjutkan dan diselesaikan oleh bupati sekarang," katanya.
Aksi demonstrasi di Kantor Bupati Lombok Timur tidak membuahkan hasil sebagaimana diharapkan massa aksi. Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah yang diharapkan menemui demonstran tidak berada di kantor.
Massa aksi diterima Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Lombok Timur, Mustafa.
Mustafa menjelaskan, Bupati dan Sekda masih berada di Jakarta, sementara Wakil Bupati sedang menjalankan kegiatan di luar kantor.
Setelah menyampaikan tuntutan di Kantor Bupati, massa aksi kemudian membubarkan diri dan melanjutkan demonstrasi ke Kantor PDAM Lombok Timur.
Setelah beorasi cukup lama,Menanggapi Plt. Direktur PDAM Lombok Timur, Sopyan Hakim keluar menemui massa. Ia menyatakan, pihaknya siap membuka seluruh data yang menjadi dasar pemanfaatan kembali sumber Mata Air Ambung untuk kepentingan masyarakat.
PDAM, kata dia, akan mengundang PMII, HMI, organisasi kemasyarakatan, persatuan mahasiswa, serta unsur pemerintah daerah untuk duduk bersama membahas persoalan tersebut.
"Kami akan tunjukkan seluruh data yang mendukung pemanfaatan kembali sumber mata air ini untuk kepentingan masyarakat. Kami akan undang dan duduk bersama teman-teman semuanya yang ada di Kabupaten Lombok Timur," katanya.
Ia juga menegaskan, PDAM siap menghentikan pemanfaatan sumber mata air tersebut apabila hasil pembahasan dan pembuktian nantinya menunjukkan bahwa Mata Air Ambung bukan merupakan aset pemerintah daerah atau tidak dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas.
"Apabila ini terbukti bukan aset pemerintah, hari itu juga kami akan menghentikan pemanfaatan sumber Mata Air Ambung. Ini janji saya," tegasnya.
Sopyan menjelaskan, PDAM dalam hal ini menjalankan fungsi sebagai operator untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat. Karena itu, pihaknya akan mengundang bagian aset pemerintah daerah serta unsur hukum untuk membahas persoalan tersebut secara terbuka.
Ia meminta waktu untuk menggelar pertemuan bersama seluruh pihak terkait guna memperjelas dasar hukum kepemilikan dan pemanfaatan Mata Air Ambung.
"Kami akan undang semuanya, kita duduk bersama. Kami mohon waktu. Apabila ini terbukti bukan aset pemerintah, hari itu juga kami akan stop pemanfaatan sumber mata air," pungkasnya. (Yns)
