Lombok Timur, Selaparangnews.com - Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara agen E-Warong dengan Supplier pada program Bantuan Sosial Pangan (BPS) atau yang lebih tenar dikenal dengan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ternyata tidak diwajibkan.
Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin (PSPFM) Dinas Sosial Lotim Achmad Azro'i.
Dia mengatakan, dalam surat Dirjen Kementerian yang dikeluarkan beberapa waktu yang lalu bahwa agen E-Warong dengan supplier hanya didorong untuk ber-PKS.
Sehingga, kata dia, hal itu bukan menjadi kewajiban karena dalam Pedoman Umum (Pedum) pun tidak disebutkan istilah supplier.
"Tidak ada supplier dalam Pedum itu," ucapnya saat melakukan hearing dengan Solidaritas Aktivis Pemuda dan Mahasiswa Lombok Timur di kantor Dinas Sosial Lotim. Senin, 08/07/2021.
Pada dasarnya, kata Azro'i, agen E-Warong bebas menentukan kehendaknya dengan siapapun mereka bekerja sama nantinya.
Bahkan pihaknya juga menegaskan tidak ada penggiringan agen untuk melakukan kerja sama dengan supplier tertentu.
"Tidak ada pemaksaan agen E-Warong untuk bekerja sama dengan pihak manapun," tegasnya.
Menurutnya, kemitraan yang terjalin antara agen E-Warong dengan Supplier merupakan urusan kedua belah pihak. Fungsi dinsos adalah sebagai pengawas dan fasilitator jalannya program BPNT tersebut.
Untuk itulah pihaknya saat ini sedang melakukan pembenahan pada program BPNT tersebut agar sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita dari program itu.
"Tentu hal itu memerlukan waktu dan kerjasama dengan seluruh elemen masyarakat," harapnya.
Kepala Dinas Sosial Lotim, Baiq Farida Apriani menambahkan, dia mengaku bahwa sampai saat ini Dinsos telah bekerja sesuai dengan koridor ketentuan yang berlaku. Hal itu tentunya sesuai dengan ranah tugas Dinsos sebagai fasilitator dan pengawas dalam program itu.
"Dinsos tidak pernah ikut dalam ranah antara agen E-warong dengan Supplier," katanya. (fgr)
