 |
| Ketua Umum Korps HMIwati (Kohati) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram, Dri fia Yulanda |
Menurut perempuan yang akrab disapa yola itu, pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 capaian IDG provinsi NTB pada angka 51,96. Angka ini menunjukkan provinsi NTB pada posisi IDG terendah se-indonesia.
Karena itu, kata dia, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) harus memberikan perhatian serius terhadap capaian IDG NTB. Sebab, sebagai Dinas yang diberikan kewenangan dan kewajiban menjalankan tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keperempuanan, anak, dan keluarga.
Masih kata yola, angka pada Badan Pusat Statistik tentang capaian IDG masing-masing provinsi bukanlah lelucon, terlebih NTB dengan capaian di bawah standar nasional.
"Dengan posisi NTB terendah, kami indikasikan dinas DP3AP2KB tidak maksimal memberikan respon terhadap keberadaan pemberdayaan gender di NTB," tegas Yola pada wartawan melalui keterangan tertulisnya, Minggu, 31/10/2021.
Lanjut dia menegaskan, perlu adanya pembaharuan gerakan untuk mengoptimalkan percepatan penanganan kondisi tersebut, mengingat tidak adanya peningkatan yang signifikan dari tahun 2019 dengan angka IDG (51,91) yang hanya mengalami kenaikan 0,05 di tahun 2020 dengan tetap menempati posisi terendah di bawah angka nasional.
"IDG NTB tidak mengalami kenaikan yang signifikan, pada tahun 2019 dengan angka 51,91 dan 2020 di angka 51,96, hanya naik 0,05 dan tetap pada posisi terendah di bawah nasional," ungkap dia sembari menyebut kinerja DP3AP2KB NTB perlu di pertanyakan.
Selain itu, Ketum Kohati HMI cabang Mataram ini juga mengatakan, saat ini provinsi NTB memiliki beberapa pimpinan perempuan namun belum mampu sepenuhnya membawa aspirasi perempuan.
Diantaranya, kata dia. Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., Ketua DPRD Provinsi NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda, M.H., Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, dan Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun.
Saat ini, menurut Yola, mereka (Pemimpin perempuan, red) menjadi representasi kehadiran perempuan pada posisi strategis penentu kebijakan. "Sudah seharusnya mereka memperhatikan keberadaan perempuan di NTB yang masih jauh tertinggal dari puluhan provinsi lainnya di Indonesia," tegasnya
Menurutnya, Istilah women supporting women harus menjadi satu suara yang dapat digaungkan kepada seluruh perempuan Indonesia, khususnya di provinsi NTB. Hal itu, kata dia, bisa saja dilakukan dengan melalui regulasi yang lebih mendukung hak politik dan ekonomi perempuan sehingga muncul sebagai sebuah kebijakan yang dapat meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender.
"Cukup banyak perempuan yang memiliki jabatan strategis di NTB ini, tetapi masih belum cukup menjadi representasi yang baik secara nasional ataupun internasional dalam ruang-ruang pengambilan kebijakan dan keputusan penting," pungkasnya. (SN)
