 |
| Judan Putrabaya, Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Lombok Timur |
Hal ini tentu menjadi problematika yang cukup mencemaskan di satu sisi, tetapi juga menimbulkan pertanyaan di sisi lain, mengapa angka kasus kekerasan seksual terhadap anak ini semakin tinggi di Lombok Timur, apa penyebabnya dan apa kendala yang dihadapi para stakeholder dalam menyelesaikan persoalan tersebut?
Rentetan pertanyaan itu coba dijawab oleh Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Lombok Timur, Judan Putrabaya. Judan menegaskan bahwa kata kunci yang perlu diingat dalam menyelesaikan persoalan predator ini ada pada sistem pencegahannya.
Menurutnya, kekerasan seksual terhadap anak di Gumi Patuh Karya ini sudah tergolong mencemaskan. Bahkan secara ekstrem Ia menyebut sudah masuk dalam kategori darurat.
"Kita sesungguhnya sudah masuk dalam kategori Darurat," ujarnya kepada Selaparangnews.com. Sabtu,12/03/2022.
Pernyataannya itu, kata dia, terbukti dengan maraknya kasus-kasus serupa yang nyaris tiada jeda selama 3 bulan pertama di tahun 2022 ini, yakni sejak bulan Januari hingga Maret, selalu ada pemberitaan terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak di Lombok Timur.
Adapun problem utamanya, menurut Judan ialah tidak adanya sistem perlindungan anak yang terintegrasi dari semua lapisan masyarakat dan pemerintahan, mulai dari Dusun, Desa hingga ke Kabupaten.
Kata dia, konsep-konsep perlindungan anak terpadu yang ditawarkan oleh NGO atau LSM, seperti PKSAI (Pusat Kesejahteraan Anak Integratif ) yang digagas LPA bersama UNICEF di mana Dinas Sosial Kabupaten sebagai Koordinatornya malah cenderung stagnan alias tidak berjalan.
"Begitu pula konsep lainnya dari rekan-rekan NGO Peduli Anak, itu juga tidak berjalan," ujarnya.
Pasalnya, kata Judan, model perlindungan yang ditawarkan tersebut sifatnya uji coba, di mana hal itu tidak mampu menjangkau seluruh Desa di Lotim.
Ia menyarankan supaya konsep-konsep baik dan sudah terbukti efektif di beberapa desa sebagai lokasi program itu yang seharusnya diadopsi secara melembaga oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, hingga ke tingkat Dusun dan RT/RW.
"Pemerintah Daerah sebagai pemegang kebijakan tidak boleh melakukan konsep-konsep perlindungan Anak secara parsial yang dilakukan di 5 atau 10 Desa," kata Judan sembari menyarankan agar semua Desa dan kelurahan di Lotim bisa terjangkau dengan program perlindungan anak.
"Itulah sebabnya kami lebih condong menawarkan konsep melahirkan sebanyak mungkin Desa-Desa Ramah Anak di Lombok Timur," tandasnya.
Masalah ini, sambungnya, harus mulai ditangani dengan serius dan dimulai dari Desa. Jika semua indikator-indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) sudah dipenuhi Desa-Desa yang ada di Lotim, maka secara Otomatis Lotim telah memproleh predikat tersebut.
"Jadi pertanyaannya, kenapa kasus kekerasan seksual terhadap anak terus terjadi? ya karena semua elemen masyarakat termasuk Pemerintah belum menunjukkan kesungguhannya untuk bergerak di bidang Pencegahan dan perlindungan Anak," kata Judan.
Faktanya menurut Judan, kekerasan seksual terhadap anak bisa terjadi di mana saja dan di bisa dilakukan oleh siapa saja, nyaris semua tempat tidak aman bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang.
"Artinya kita semua masih abai akan hal- hal itu dan berarti juga kita ikut berkontribusi atas terjadinya Kekerasan Seksual terhadap Anak," ketusnya.
Oleh karena itu, pihaknya mengajak untuk mulai peduli dengan persoalan anak ini, dimulai dari hal-hal kecil yang ada di sekitar, terutama yang menjadi tanggungjawab masing-masing di rumah.
Ia meminta supaya para orang tua bisa menciptakan kondisi rumah seramah dan seaman mungkin bagi anak-anak. Pasalnya, anak-anak yang merasa tidak betah dan tidak nyaman di rumahnya akibat dari orang tuanya yang mengalami masalah, sehingga mereka cenderung mencari pelarian ke tempat lain.
"Anak yang mengalami hal seperti inilah yang sangat berpotensi jadi korban pelecehan Seksual bahkan potensi menjadi korban Child Trafficking (Perdagangan Anak)," pungkasnya. (Yns)
