 |
| Gerakan Masyarakat Peduli Akhlak (GEMPA) Lombok Timur melakukan aksi protes di Kantor Camat Wanasaba |
Aksi protes itu merupakan buntut dari pawai yang dilakukan masyarakat Wanasaba dalam menyambut HUT RI ke 77 beberapa hari lalu di mana salah satu peserta laki-laki dinilai menggunakan kostum yang mengandung unsur pornografi karena pakai BH.
Atas kejadian itu, massa aksi meminta kepada Camat Wanasaba dan Panitia penyelenggara HUT RI Kecamatan Wanasaba untuk bertanggungjawab dan segera meminta maaf secara terbuka.
Koordinator Umum Aksi Ahmad Asdarudin menyampaikan bahwa apa yang telah ditampilkan oleh peserta pawai dengan hanya mengenakan BH itu telah mencederai makna-makna kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia.
Hal itu menurutnya sangat memalukan, mencemarkan nama baik Kecamatan Wanasaba dan juga pulau Lombok sebagai pulau seribu masjid.
"Kemana nilai-nilai relijius kita, kemana nilai-nilai agama yang kita pelajari selama ini," tegasnya dalam orasinya.
 |
| Peserta pawai tingkat Kecamatan Wanasaba menggunakan kostum BH (foto: Bumigoramedia.com) |
Atas peristiwa memalukan itu, Ia meminta Camat dan Panitia HUT RI Kecamatan wanasaba segera meminta maaf secara terbuka kepada seluruh rakyat Indonesia.
Selain itu, massa aksi juga mempertanyakan soal apel upacara penurunan bendera pada perayaan HUT RI ke 77 yang tidak dilaksanakan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Wanasaba.
"Kami minta dijawab, kenapa tidak ada upacara penurunan bendera di Kecamatan Wanasaba," pungkasnya.
Menanggapi tuntutan massa aksi, Camat Wanasaba Yusri langsung menyampaikan ucapan permohonan maaf secara terbuka yang kemudian diikuti dengan penandatanganan kesepakatan untuk tidak mengulanginya lagi di kemudian hari.
Ia mengatakan bahwa peristiwa ini akan dijadikan sebagai pelajaran berharga untuk lebih selektif dalam membuat kegiatan di masa-masa yang akan datang.
"Demikian ucapan permohonan maaf ini kami sampaikan kepada masyarakat, Terima kasih atas dukungan dan masukan atas kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Wanasaba," ucapnya.
Terkait pelaksanaan upacara penurunan bendera yang dipertanyakan massa aksi, Yusri mengatakan bahwa dalam pandangannya cukup apel tesebut dilaksanakan di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional.
Pasalnya menurut dia, tidak ada perintah atau anjuran untuk melaksanakan upacara penurunan bendera di tingkat Kecamatan.
Namun demikian, apa yang ditanyakan oleh massa aksi GEMPA itu merupakan usulan yang baik dan memang harus dilaksanakan. Karena itu, Ia berjanji di tahun-tahun berikutnya pihaknya juga akan melakukan upacara apel penurunan bendera peringatan hari kemerdekaan.
"Ini usulan yang baik yang harus kita lakukan, mudahan kita bisa laksanakan pada tahun yang akan datang supaya lebih meriah," pungkasnya. (Yns)
