 |
| Yulian Ugi Lusianto, Kepala BPKSDM Kabupaten Lombok Timur, NTB |
SELAPARANGNEWS.COM - Usualan peralihan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu di Kabupaten Lombok Timur kini masih menunggu persetujuan dan kuota formasi dari pemerintah pusat.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lombok Timur, Yuliana Ugi Lusianto, mengatakan Pemkab Lombok Timur telah mengusulkan sebanyak 10.921 formasi untuk proses peralihan tersebut.
Usulan itu, kata dia, telah ditandatangani Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin pada 26 Agustus 2026 dan selanjutnya disampaikan kepada pemerintah pusat.
“Untuk peralihan formasi PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu, terakhir tanggal 26 Agustus sudah ditandatangani Pak Bupati usulan kita kepada pemerintah pusat,” jelasnya kepada media di ruang kerjanya, Selasa (22/9/2026).
Ia menjelaskan, usulan 10.921 formasi tersebut terdiri atas tenaga guru sebanyak 3.765 formasi, tenaga kesehatan 2.345 formasi, dan tenaga teknis lainnya sebanyak 4.811 formasi. Selain itu, Pemerintah Pusat juga meminta data keseluruhan tenaga kependidikan, di mana semua itu juga sudah dikirimkan ke Pemerintah Pusat sebanyak 1094 orang.
Namun Ia menegaskan bahwa hal itu masih merupakan usulan dari Pemkab Lombok Timur. Kepastian berapa formasi yang nantinya disetujui masih menunggu rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).
"Untuk peralihan kita tinggal menunggu persetujuan formasi dari MenPAN-RB, berapa jumlahnya. Kita juga menunggu petunjuk teknis pelaksanaannya seperti apa, baru kita sampaikan kepada rekan-rekan melalui OPD masing-masing,” jelasnya.
Ia menjelaskan, dalam proses peralihan, data masing-masing PPPK paruh waktu mengacu pada database kepegawaian yang telah tercatat. Hal ini termasuk tenaga kependidikan yang bekerja di satuan pendidikan, seperti operator sekolah dan tenaga non-guru lainnya.
Di tengah proses menunggu kepastian formasi tersebut, BKPSDM Lombok Timur mengimbau para PPPK paruh waktu agar tidak mudah percaya terhadap pihak yang menjanjikan kepastian pengangkatan sebagai PPPK penuh waktu dengan meminta sejumlah uang.
Ia meminta PPPK Paruh Waktu untuk bersabar dan mengikuti informasi resmi yang disampaikan pemerintah.
“Rekan-rekan PPPK Lombok Timur agar bersabar, tenang, dan jangan cepat tergiur dengan iming-iming bahwa yang bersangkutan wajib menjadi PPPK dengan pembayaran dan sebagainya. Itu tidak ada,” tegasnya.
Untuk meningkatkan transparansi informasi, BKPSDM Lombok Timur juga telah menyediakan platform BKD Smart yang dapat digunakan masing-masing peserta untuk memantau data kepegawaiannya.
Melalui platform tersebut, peserta dapat mengecek data dengan memasukkan NIP dan kata sandi. Jika terdapat data yang perlu diperbaiki, dokumen pendukung juga dapat diunggah melalui sistem.
“Kalau ada perbaikan data dan sebagainya, silakan diunggah data pendukungnya. Nanti secara otomatis akan ada notifikasi dari BKPSDM ke nomor WhatsApp masing-masing,” katanya. (Yns)
