 |
| Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin saat membuka High Level Meeting TP2DD Kabupaten Lombok Timur yang berlangsung di Rupatama 1 Kantor Bupati |
SELAPARANGNEWS.COM – Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin meminta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) bersama organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil pendapatan untuk bekerja lebih keras dalam memperkuat digitalisasi transaksi daerah.
Hal itu disampaikan Bupati saat membuka High Level Meeting TP2DD Kabupaten Lombok Timur yang berlangsung di Rupatama 1 Kantor Bupati Lombok Timur, Selasa (6/10/2026).
Bupati mengingatkan bahwa capaian TP2DD Lombok Timur pada tahun sebelumnya yang mendapat predikat cukup baik harus menjadi tolok ukur untuk meningkatkan kinerja. Terlebih, kabupaten/kota lain di NTB juga terus berbenah dan berpacu dalam memperluas penerapan transaksi digital.
Menurutnya, digitalisasi tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian indeks, tetapi harus memberikan dampak nyata terhadap transparansi dan optimalisasi pendapatan daerah.
Karena itu, Bupati meminta TP2DD dan seluruh OPD penghasil pendapatan memastikan setiap titik penerimaan memiliki kanal pembayaran digital yang mudah diakses masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting untuk mempersempit ruang terjadinya kebocoran penerimaan daerah.
Selain menyediakan kanal pembayaran, setiap transaksi juga harus tercatat dengan baik sehingga dapat direkonsiliasi secara cepat dan akurat.
“Elektronifikasi bukan hanya untuk mengubah cara membayar, tetapi juga untuk memperkuat pengawasan dan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD),” tegas Haerul Warisin.
Ia menjelaskan, data transaksi digital seharusnya tidak berhenti sebagai catatan pembayaran. Data tersebut harus dimanfaatkan untuk membaca tingkat kepatuhan wajib pajak, menemukan potensi pendapatan yang belum tergarap, mengurangi kebocoran, sekaligus mempercepat proses pengambilan keputusan pemerintah daerah.
Di hadapan pimpinan OPD yang hadir, Bupati juga mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam penerapan digitalisasi, terutama keterbatasan jaringan dan tingkat literasi masyarakat.
Karena itu, ia mendorong seluruh OPD memperkuat koordinasi dan sinergi, baik dalam memberikan edukasi kepada masyarakat maupun dalam memperkuat infrastruktur jaringan dan memastikan tersedianya layanan digital yang terukur.
“TP2DD jangan hanya mengejar indeks, tetapi bagaimana membangun ekosistem digital yang matang dan terintegrasi,” ujarnya.
Bupati juga menekankan pentingnya memastikan proses rekonsiliasi penerimaan daerah dapat dilakukan semakin cepat, transparan, dan akuntabel.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB Ignatius Adhi Nugroho mengungkapkan, secara indeks Lombok Timur justru menjadi daerah dengan capaian terbaik di NTB dengan skor 98,5 persen.
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan performa TP2DD Lombok Timur yang sangat kuat dan relatif stabil. Namun, masih terdapat ruang yang perlu dioptimalkan, terutama pada aspek realisasi yang saat ini berada di angka 85 persen.
Ignatius menyarankan adanya penguatan berbasis data melalui pemantauan capaian transaksi berdasarkan kanal pembayaran, OPD, maupun jenis penerimaan.
Selain itu, optimalisasi layanan pajak dan retribusi juga perlu dilakukan secara berkelanjutan. Edukasi masyarakat dan visibilitas kanal pembayaran dinilai menjadi bagian penting agar masyarakat semakin mudah beralih dari transaksi tunai ke non-tunai.
Ia mendorong OPD bersama Bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) memastikan kanal pembayaran ditampilkan secara jelas, baik di loket pelayanan, media sosial maupun kanal informasi layanan lainnya.
High Level Meeting tersebut turut dihadiri akademisi dan praktisi keuangan. Kegiatan juga diisi dengan diskusi untuk memetakan berbagai hambatan sekaligus merumuskan alternatif penyelesaian terhadap tantangan percepatan dan perluasan digitalisasi di Kabupaten Lombok Timur.
Melalui penguatan sinergi tersebut, TP2DD Lombok Timur diharapkan tidak hanya mampu mempertahankan capaian indeks, tetapi juga membangun sistem transaksi daerah yang semakin mudah, transparan, terintegrasi, dan mampu mendukung peningkatan PAD. (SN)
