SELAPARANGNEWS.COM – Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, menekankan pentingnya peningkatan kapasitas penyuluh pertanian di tengah proses transisi dan transformasi kelembagaan. Peningkatan kapasitas tersebut dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan pembelajaran, seperti bimbingan teknis (bimtek), pelatihan, kursus, maupun pemanfaatan media pembelajaran digital.
Hal itu disampaikan Wabup sebelum membuka Bimbingan Teknis Pertanian Modern–Advanced Agriculture System (PM-AAS) dan Mitigasi Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), Kamis (29/10/2026).
Menurut Edwin, peningkatan kapasitas menjadi bagian penting dalam mengoptimalkan peran penyuluh pertanian di lapangan. Penyuluh tidak hanya dituntut menjalankan fungsi edukasi, tetapi juga harus mampu menjadi inovator dan fasilitator bagi para petani.
Ia mengingatkan bahwa penyuluh pertanian memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya swasembada pangan, sehingga harus terus meningkatkan kompetensi dan menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan pemerintah.
“Ketika Bapak-Ibu ditarik ke pusat, tentu ada masa transisi, ada masa transformasi. Penyuluh itu tidak hanya berlabel edukasi, tetapi Bapak-Ibu juga diminta menjadi inovator dan fasilitator. Karena itulah kita perlu meningkatkan kapasitas melalui diklat-diklat, media yang bisa kita akses di website, atau secara langsung seperti ini,” ungkapnya.
Selain peningkatan kapasitas sumber daya manusia, Wabup juga menyoroti pentingnya ketersediaan data yang akurat sebagai dasar penyusunan program dan perencanaan pembangunan daerah.
Salah satu upaya yang tengah dibangun Pemerintah Kabupaten Lombok Timur adalah penyusunan bank data infrastruktur irigasi berdasarkan kewenangan masing-masing wilayah, mulai dari pemerintah desa hingga pemerintah pusat.
Menurutnya, data tersebut diperlukan agar pembangunan infrastruktur dapat terkoneksi dan terintegrasi. Dengan demikian, pemanfaatan anggaran menjadi lebih optimal dan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara maksimal, termasuk dalam mendukung ketahanan pangan daerah.
Sementara itu, Ketua Tim Kerja Pendampingan Program Wilayah II Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) NTB, Darwis, mengapresiasi kehadiran Wakil Bupati sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap upaya mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan, khususnya di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Darwis menjelaskan, pelaksanaan bimtek tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan peran dan fungsi penyuluh pertanian dalam mendampingi petani di lapangan.
Ia menyebutkan, target pelaksanaan PM-AAS di NTB mencapai 28.523 hektare. Program tersebut perlu dilaksanakan secara optimal untuk mendukung peningkatan produksi pertanian dan menjaga keberlanjutan swasembada pangan.
Darwis juga mengajak para penyuluh untuk mendorong peningkatan produktivitas lahan dari rata-rata 5 ton per hektare menjadi 6–7 ton per hektare.
PM-AAS merupakan sistem budi daya padi intensif berbasis teknologi modern yang dikembangkan Kementerian Pertanian RI. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi usaha tani, menekan biaya produksi, serta meningkatkan hasil panen melalui penerapan pendekatan pertanian presisi.
Di NTB, pelaksanaan program tersebut didukung oleh 1.092 penyuluh pertanian. Program ini mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2026 tentang perubahan tata kerja Kementerian Pertanian.
Penerapannya dilakukan melalui pemanfaatan alat dan mesin pertanian modern, di antaranya Alat Tanam Benih Langsung (Atabela) atau drum seeder. Penggunaan teknologi tersebut diharapkan mampu mempercepat proses tanam, meningkatkan efisiensi usaha tani, serta memperkuat upaya mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan. (SN)
