 |
| Rombongan Pemkab Lotim saat bertemu Pejabat KemenpanRB di Jakarta |
SELAPARANGNEWS.COM – Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menemui jajaran pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB), Rabu (11/11/2026). Pertemuan tersebut menjadi langkah Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk memastikan kesiapan daerah dalam menindaklanjuti kebijakan peralihan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati didampingi Sekretaris Daerah Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik. Selain membahas penataan PPPK Paruh Waktu, konsultasi itu juga menyangkut sistem akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah.
Di hadapan jajaran Kementerian PAN-RB, Bupati Haerul Warisin menyampaikan bahwa jumlah PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Lombok Timur mencapai 10.852 orang.
Jumlah tersebut mencakup berbagai formasi dan profesi, mulai dari guru, tenaga kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), pemadam kebakaran (Damkar), tenaga administrasi hingga tenaga teknis lainnya.
Bupati memastikan seluruh tenaga tersebut telah terdata dalam basis data pemerintah dan masing-masing telah memiliki Nomor Induk PPPK.
Konsultasi tersebut dilakukan untuk memperoleh kejelasan sekaligus memastikan langkah yang harus disiapkan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah pusat mengenai penataan aparatur.
Langkah ini dinilai penting mengingat jumlah PPPK Paruh Waktu di Lombok Timur cukup besar dan mencakup berbagai sektor pelayanan publik yang selama ini menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Sementara itu, Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN-RB, Erwan Agus Purwanto, mengapresiasi respons Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam menyikapi kebijakan penataan aparatur tersebut.
Didampingi Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi, Agus Uji Hantara, Erwan menjelaskan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian PAN-RB, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terus melakukan koordinasi secara berkesinambungan untuk mematangkan pelaksanaan keputusan strategis pemerintah terkait penataan PPPK.
Pemerintah berupaya menghadirkan sistem manajemen ASN yang lebih pasti, adil, dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut sekaligus menjadi bagian dari penguatan birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sebagaimana tertuang dalam Siaran Pers Penataan PPPK Paruh Waktu, Guru Non-ASN, Tenaga Kesehatan, dan Rekrutmen CPNS 2026 pada 9 November 2026, pemerintah bersama DPR telah memutuskan lima kebijakan strategis.
Pertama, PPPK Paruh Waktu akan diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu lintas profesi. Kedua, PPPK Penuh Waktu diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi CPNS 2027.
Ketiga, guru non-ASN yang terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) hingga batas waktu Desember 2024 memperoleh perpanjangan serta kesempatan mengikuti seleksi CPNS 2027 melalui pengaturan khusus.
Keempat, ketentuan serupa juga berlaku bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis. Kelima, pemerintah merencanakan pelaksanaan rekrutmen CPNS pada tahun 2026.
Adapun proses pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu direncanakan berlangsung secara bertahap mulai 1 Januari 2027. Pelaksanaannya akan mempertimbangkan kesiapan regulasi, kelengkapan data, serta kemampuan anggaran masing-masing instansi.
Selama proses penataan berlangsung, PPPK Paruh Waktu tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya seperti biasa.
Dalam skema kebijakan tersebut, terdapat pula pengaturan pengalihan sejumlah kelompok profesi ke instansi pemerintah pusat. Guru akan menjadi PPPK di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kementerian Agama, sedangkan tenaga kesehatan berada di bawah Kementerian Kesehatan.
Sementara tenaga pemadam kebakaran dan Satpol PP diarahkan menjadi PPPK di bawah Kementerian Dalam Negeri.
Landasan hukum pelaksanaan pengalihan tersebut saat ini masih disiapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres).
Melalui konsultasi langsung dengan Kementerian PAN-RB, Pemkab Lombok Timur berupaya memastikan seluruh proses penataan aparatur di daerah berjalan sesuai arah kebijakan pemerintah pusat, sekaligus mengawal kepastian status kepegawaian ribuan PPPK Paruh Waktu di Lombok Timur. (SN)
