 |
| Foto: ilustrasi |
Lombok Timur, Selaparangnews.com – Jumlah siswa penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) yang ada di Kabupaten Lombok Timur, selain masih belum tepat sasaran juga disinyalir penerima dari lingkungan madrasah lebih kecil dibanding dengan penerima dari lingkup sekolah umum meskipun dari sisi kebutuhan, madrasah dinilai relativ jauh lebih membutuhkan bantuan itu dari pada sekolah umum.
Hal itu disampaikan oleh H. Zainul Arqam, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Lombok Timur belum lama ini. Idealnya menurut Zainul, penerima dari madrasah lebih banyak dari pada penerima dari sekolah, mengingat keberadaan madrasah ada di wilayah-wilayah pelosok serta didominasi oleh putra-putri dari masyarakat menengah ke bawah.
Dia menyebutkan, dari sekian banyak siswa-siswi madrasah dalam berbagai tingkatan di lotim, hanya sebagian kecil yang dapat bantuan PIP itu. Zainul mencontohkannya dengan siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Lombok Timur yang berjumlah sekitar 10 ribuan lebih, namun yang dapat hanya sekitar 4 ribu. ‘’Seharunya fifty-fifty (50:50)’’ harapnya. Sabtu, (15/08/2020).
Selain itu, Zainul juga menyayangkan tidak adanya upaya serius dari sekolah untuk menseleksi siswa yang dapat bantuan itu. Pasalnya, Sebagaimana diakuinya sendiri bahwa anaknya yang masih duduk di bangku SD juga dapat bantuan tersebut, padahal dari segi ekonomi dirinya tergolong mampu. ‘’Makanya saya bilang sama anak saya, jangan diambil, biarkan itu untuk orang yang lebih membutuhkan’’ kata dia.
Senada dengan Zainul Arqam, salah satu Kepala Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Wathan (MI) yang ada di Kecamatan Pringgabaya juga mengeluhkan hal yang sama. Selain tentang kuota penerima PIP yang sangat kecil, juga terkait pembaruan data penerima melalui aplikasi EMIS (Education Management Information System) yang dikelola Kementerian Agama RI.
Kepala Sekolah yang enggan disebut namanya itu membandingkan data penerima PIP sekolahnya dengan data yang ada di SDN yang ada di desa setempat. ‘’di sana siswa yang dapat lebih banyak dari pada di MI’’ Sebutnya sembari menepis kalau itu bukan kesalahan basis Data Terpadu Kesejahteraam Sosial (DTKS) yang ada di desa melainkan kesalahan dari pusat.
‘’Dan untuk PIP, selain data dari Dinas Sosial, Dinas Pendidikan juga punya form usulan PIP tersebut’’ tutupnya. (SN-05)
