Mataram, Selaparangnews.com - Langkah progresif penanganan Covid-19 muncul di Lapangan Tenis Mapolda NTB.
Di lokasi tersebut, digelar penandatanganan deklarasi yang menyatakan, semua Bapaslon yang akan maju di Pemilukada harus bertanggung jawab terhadap masa pendukungnya. Jika tidak, sanksi administrasi dan pidana menanti.
Hal tersebut mendapat apresiasi dari semua Bapaslon ’’Kami sangat mengapresiasi dan mendukung deklarasi yang dicanangkan pak Kapolda (Kapolda NTB Irjen Pol M. Iqbal, Red),’’ kata Makmur Said, salah seorang bakal pasangan calon (Bapaslon) yang akan maju dalam pilwali Kota Mataram. Pada kamis, 17/09/2020.
Diakui Makmur, bahwa deklarasi ini memang bakal merepotkan semua bapaslon. ’’Tapi, situasinya memang luar biasa, dan saya sangat memahami deklarasi ini,’’ lanjutnya
Pada intinya, deklarasi yang ditandatangani tersebut membuat pasangan calon tak boleh lepas tangan terhadap aksi kampanye dan aksi sosialisasi lainnya yang digelar oleh pendukungnya.
Seperti klub sepak bola yang harus ikut bertanggung jawab jika terjadi aksi anarkis oleh suporternya. Hanya, dalam pemilukada kali ini, konteks yang menjadi objek adalah protokol kesehatan yang rentan dilanggar dalam kampanye mendatang.
Jika tidak ada deklarasi ini, akan banyak terjadi aksi liar yang tidak ada penanggungjawabnya, dan berpotensi menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. Inilah yang membedakan deklarasi ini dengan deklarasi pemilukada yang hanya berkutat pada damai serta siap kalah-siap menang itu.
Acara deklarasi itu dihadiri oleh 23 pasangan calon yang akan berlaga di tujuh pemilukada kota/kabupaten. Juga Ketua KPU dan Bawaslu NTB, Wagub NTB, serta Danrem 162 Wira Bhakti Brigjen TNI Ahmad Riza Ramdhani.
Hal yang sama juga diutarakan oleh rival Makmur dalam Pilwali Mataram mendatang, Mohan Roliskana. ’’Kami tegak lurus dengan aturan main yang telah disepakati bersama ini,’’ terangnya.
Baik Makmur maupun Mohan mengatakan bahwa mereka akan mati-matian menjaga antusiasme pendukungnya.
’’Kami akan bicara dengan pendukung, dan kami akan memberikan pemahaman bahwa antusiasme yang berlebihan bisa merugikan kita semua,’’ kata Makmur.
Sejauh ini, NTB menjadi salah satu provinsi yang paling progresif mitigasi Pandemi Covid-19. Selain membuat sinergitas antara semua pihak dalam lomba Kampung Sehat, yang paling anyar adalah adanya Perda No. 7/2020 tentang pengendalian penyakit menular.
Di tempat yang sama, Kapolda NTB Irjen Pol M. Iqbal menegaskan bahwa pihaknya tak ingin ada ledakan baru klaster pemilukada di daerahnya. ’’Semua kawasan di Indonesia menghadapi problem yang sama. Karena, jadwal pemilukada tetap dihelat pada 9 Desember mendatang’’.
Selanjutnya, Direskrimum Polda NTB Kombespol Hari Brata memaparkan mengenai aturan-aturan hukum yang bisa digunakan kepada setiap potensi pelanggaran protokol dalam tahapan pemilu. ’’Saya nyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari jerat pidana" (SN-Red)
