Mataram, selaparangnews.com - Aliansi Pemuda Peduli Masyarakat (APPM) Nusa Tenggara Barat (NTB) mendesak Menteri Agama dan Irjen Kementerian Agama RI untuk segera menindak oknum pejabat Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) NTB yang diduga telah melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Hal itu disampaikan APPM NTB saat melakukan unjuk rasa di depan Kanwil Kemenag NTB pada Jum'at, 06 November 2020 pagi tadi.
Koordinator Lapangan, Salfian menjelaskan bahwa aksi itu dilakukan karena adanya beberapa indikasi penyelewengan di lingkup Kanwil Kemenag NTB. Dia menilai bahwa ada konspirasi masif dan terstruktur antara Kepala Kanwil Kemenag NTB dengan pelaku terduga KKN yang masih mengemban jabatan fungsional di sana.
Saat berorasi, Salfian menilai bahwa Kakanwil Kemenag NTB terkesan melindungi H.M.A, yang terindikasi melakukan Jual beli kuota haji pada tahun 2019 lalu, serta melakukan transaksi ilegal yakni praktik jual beli petugas haji tahun 2018 dan 2019.
Kasus lain yang juga terjadi di lingkup Kanwil Kemenag NTB, lanjut Alfian dalam orasinya, ialah adanya dugaan Maladministrasi Buku Kurikulum 13 dan Dana Bos tahun 2018, yang dimainkan oleh oknum pejabat inisial H. E. M yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Bidang Madrasah.
"Keduanya (HMA dan HEM-Red) pernah dipanggil dan diperiksa KPK RI, Polda NTB dan Ombudsman RI Perwakilan NTB". ungkapnya. Jum'at, 06/11/2020.
Senada dengan Alfian, Koordinator Umum dalam aksi tersebut bernama Irfan menegaskan, bahwa APPM-NTB membangun mosi tidak percaya terhadap Kakanwil Kemenag NTB, karena masih membiarkan oknum inisial terduga KKN berleha-leha di lingkup Kementrian Agama NTB.
"Kami meminta Menteri Agama dan Irjen Kemenag RI untuk tidak memberikan ruang atau tempat kepada oknum H.M.A dan H.E.M. serta memecat Kakanwil Kemenag NTB yang baru menjabat beberapa bulan ini,"pintanya.
sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag NTB, Dr. H. Zaidi Abdad, MA, yang menemui langsung masa aksi menyatakan bahwa pihaknya sangat terbuka dengan apa yang menjadi tututan masa aksi. Akan tetapi, dirinya menganjurkan agar apa yang menjadi tntutan dan tudingan mereka itu harus sesuai dengan data dan fakta hukum yang ada.
"Yang harus teman-teman ketahui bersama, bahwa pertama kali yang didengungkan saat saya memimpin Kemenag NTB ini, yakni membangun zona integritas, itu sebabnya terpampang besar di depan kantor ini bertuliskan, Gema Dzikir, Gerakan Kementerian Agama Menuju Zona Integritas dan Kepentingan Individu Religius".tutupnya (SN-Red)
