 |
| Foto: Sugita Jiwantara, Ketua Forum Sekdes Kecamatan Sambelia yang juga Sekdes Senanggalih |
Tak hanya itu, pria yang akrab disapa Gitok itu juga menilai
bahwa kebijakan tesebut terkesan politis, terutama untuk kecamatan Sambelia. Pasalnya
menurut Gitok, pemerintah Kabupaten selalu memprioritaskan dan menjadikan Desa
Sugian sebagai sampel padahal desa lain juga perlu diberikan peluang agar bisa
berkembang.
“Semua Desa di Kecamatan Sambelia sudah tahu kok Desa Sugian
yang paling banyak mendapat bantuan dari Pemkab,” jelasnya. Kamis, 03/12/2020.
Seharusnya, kata Sekdes Senanggalih itu, sebelum menentukan
BUMDes mana yang dapat dana tersebut, Bupati membentuk tim khusus untuk menilai
kelayakan BUMDes untuk mengelola uang Rp. 50 juta itu, di mana nantinya itu
menjadi acuan untuk mengambil kebijakan.
“Apa dasarnya? ini kan main tunjuk saja,” ketusnya sembari
mengatakan bahwa SK Bupati itu muncul secara tiba-tiba tanpa ada musyawarah dan
penilain mengenai kelayakan BUMDes dalam mengelola dana tersebut.
“Tentu saja kebijakan ini akan membuat kecemburan sosial bagi
desa-desa lain,” tambahnya.
Mantan Aktivis Pergerakan Islam Indonesia (PMII) Lotim itu
juga menduga bahwa kecemburan sosial yang dirasakan di kecamatan Sambelia,
terutama di Desanya, sangat boleh jadi turut dirasakan oleh desa yang ada di
kecamatan lain. “Jangan sampai kemudian desa memandang pemerintah daerah itu
sebelah mata dan tebang pilih” tutupnya.(izi)
