Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Jumlahnya Dikurangi, Pinjaman Pemkab Lotim Dari PT. SMI Diharapkan Clear Bulan Ini

Kamis, 01 April 2021 | April 01, 2021 WIB Last Updated 2021-04-01T10:04:32Z

Foto: H.M. Sukiman Azmy, Bupati Lombok Timur


Lombok Timur, Selaparangnews.com -  Pinjaman dana dari PT. SMI (Sarana Multi Infrastruktur) yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur diharapkan bisa clear pada bulan April ini. Dana pinjaman yang diajukan ke PT. SMI itu dikurangi, di mana rencana awalnya Rp. 222,4 M menjadi Rp. 100 M.


Hal itu disampaikan  Bupati Lombok Timur, H.M. Sukiman Azmy, pasca mengikuti Rapat Paripurna Penetapan Keputusan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati untuk anggaran tahun 2020 di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lotim, pada Kamis, 01 April 2021.


Bupati Sukiman mengatakan, proses pencairan pinjaman dana itu sedang diurus oleh Sekretaris Daerah, H.M. Juaini Taufik di Jakarta, guna menyelesaikan perjanjian dan administrasi yang  harus dipenuhi dalam mencairkan dana pinjaman tersebut.


"Mudah-mudahan pada Bulan April ini semua sudah clear," harap Bupati Sukiman.


Penggunaan dana itu, lanjutnya, akan diprioritaskan pada pembangunan  infrastruktur,  seperti jalan dan irigasi petani, serta untuk memenuhi kebutuhan fasilitas di Rumah Sakit. "Ya saya kira itu yang pokok ya," tandasnya.


Bupati mengatakan, jumlah pinjaman itu berkurang dari jumlah yang telah direncanakan sebelumnya lantaran khawatir tidak mampu melunasi pinjaman tersebut dengan sisa masa jabatannya dalam memimpin Kabupaten Lombok Timur.


"Usulan kita Rp. 100 M," jawab Bupati singkat saat ditanya jumlah pinjaman yang diusulkan ke PT. SMI sembari mengakui bahwa dirinya tidak ingin meninggalkan hutang nantinya saat masa jabatannya telah berakhir.


Kata Bupati, setelah dikalkulasi, ternyata Pemkab Lotim tidak akan mampu melunasi pinjaman itu dalam kurun waktu sisa masa jabatannya, sehingga diputuskan untuk mengurangi jumlah pinjaman tersebut. 


"Nah! supaya tidak punya hutang ketika masa jabatan berakhir maka kita sisir kembali kebutuhan vitalnya itu berapa, sehingga banyak pekerjaan infrastruktur jalan yang kita tunda, meskipun kebutuhan masyarakat memang sangat-sangat besar tentang itu," tutupnya.


Perlu diketahui, sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI telah mengumumkan melalui Fanpage Facebooknya bahwa Pemerintah Daerah bisa dapatkan pinjaman PEN Daerah untuk memulihkan daerahnya akibat pandemi.


Katanya, sampai 26 Maret 2021, DJPK dan PT. SMI sudah menerima usulan pinjaman dari 80 Pemda, totalnya mencapai Rp 48,02 T.


Dengan pinjaman ini, Daerah bisa kembali membangun infrastruktur prioritas yang bermanfaat untuk masyarakat dan ikut mempercepat pemulihan ekonomi di daerah.  (yns)

×
Berita Terbaru Update