 |
| HM. Sukiman Azmy, Bupati Lombok Timur |
Lombok Timur, Selaparangnews.com - Dalam rangka mewujudkan Lombok Timur sebagai Kabupaten Layak Anak Pratama, Bupati Lombok Timur, HM. Sukiman Azmy meminta keterlibatan sejumlah OPD (Organisasi Perangkat Daerah).
Hal itu diutarakan Bupati Sukiman pada Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Lombok Timur yang berlangsung di Rupatama I Kantor Bupati pada Rabu,2 Maret 2022 kemarin.
Rapat koordinasi ini diikuti sejumlah OPD lingkup Pemda Kabupaten Lombok Timur, Pengadilan Negeri Selong, Kejaksaan Negeri Selong, Ketua LPA, serta sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat peduli anak, juga Forum Anak Kabupaten Lombok Timur.
Pada kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan apresiasi kepada lembaga swadaya masyarakat yang telah memberikan perhatian terhadap perkembangan dan persoalan anak di daerah ini.
"OPD-OPD terkait harus mengambil peran untuk melengkapi segala infrastruktur maupun dokumen yang dibutuhkan dalam tiap klaster yang masih rendah," ujarnya
Infrastruktur yang dimaksud Bupati di antaranya ialah penyediaan tempat bermain di fasilitas kesehatan dan ruang publik, juga tersedianya zebra cross di ruas jalan depan tiap sekolah.
Lombok Timur dalam penilaian tahun 2021 lalu, kata Bupati, mendapat poin 460,8. Sementara nilai yang dibutuhkan untuk memperoleh predikat KLA Pratama minimal 500 poin.
Karena itu, tegasnya, Lombok Timur masih harus meningkatkan poin pada lima klaster penilaian seperti, hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dan kesejahteraan, hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta hak perlindungan khusus.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Lombok Timur, H. Ahmat mengingatkan sejumlah poin yang masih perlu mendapat perhatian pada masing-masing klasterk.
"Sejumlah poin itu di antaranya adalah informasi layak anak, perkawinan anak, pengasuhan alternatif, infrastruktur ramah anak, fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak, hingga kawasan tanpa rokok, termasuk pula perlindungan khusus bagi difabel, juga korban kekerasan dan eksploitasi," paparnya. (SN)
