 |
| Bupati Lombok Timur HM. Sukiman Azmy |
SELAPARANGNEWS.COM - Bupati Lombok Timur HM. Sukiman Azmy memerintahkan Dinas PUPR bersama BPBD untuk melakukan survei terhadap lokasi yang terdampak bencana beberapa terkahir ini.
Hal itu disampaikan Bupati saat rapat bersama semua kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait penanganan dampak bencana di Lombok Timur pada Senin kemarin, 31 Oktober 2022.
Bupati mengumpulkan sejumlah pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk membahas kondisi yang terjadi di masyarakat, khususnya mengenai bencana yang telah terjadi.
Satu minggu ke depan, kata Bupati, Ia harus menerima rencana anggaran untuk penanggulangan dampak bencana dan OPD tersebut sudah bergerak menjalankan rencana tersebut.
Meski demikian, Bupati menegaskan, penanganan dampak bencana itu tidak akan dilakukan secara keseluruhan, melainkan mana yang termasuk paling dibutuhkan oleh masyarakat.
Bupati menyebutkan akan dana penanganan tersebut akan diambil dari Dana Tidak Terduga (DTT) yang tersedia saat ini.
"Kidak dapat mencakup keseluruhan, melainkan sesuai skala prioritas, yaitu perbaikan jembatan Yatofa yang menghubungkan desa Lendang Belo dengan Desa Montong Betok, pemasangan bronjongan di Joben, dan perbaikan jembatan loyok, jembatan menuju Ponpes Syaikh Abdurrahman di Marang Kotaraja, dan perbaikan jembatan penghubung desa Tetebatu dan Tetebatu Selatan," jelasnya dikutip dari Portal Pemkab Lotim, Selasa (01/11/2022).
Bupati juga meminta BPBD dan PUPR membuat kajian untuk diusulkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Terutama yang berkaitan dengan abrasi, normalisasi Otak Kokok Joben, pemecah gelombang, serta tanggul yang sudah mengalami kerusakan di Labuhan Lombok, juga upaya mencegah sampah dari hulu sungai untuk memenuhi pantai.
Selain itu, Bupati juga meminta penanganan kesulitan air bersih warga di sejumlah kecamatan.
Pasalnya, kata Bupati, meskipun sudah masuk musim hujan, namun masih ada wilayah di Lombok Timur yang kesulitan mendapatkan air bersih, seperti di Kecamatan Keruak dan Jerowaru.
"Jangan sampai masyarakat mempertanyakan keberadaan Pemerintah dalam kondisi tersebut," pungkasnya. (Yns)
