 |
| Amrul Jihadi, Ketua Fraksi Partai Demokrat Lombok Timur |
SELAPARANGNEWS.COM - Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Lombok Timur Amrul Jihadi pertanyakan keberadaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) selama ini, selaku perpanjangan tangan bupati untuk membantu Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik dalam Negeri (Bakesbangpolsagri) Lombok Timur.
Dimana diketahui, Keberadaan FKDM sendiri dibentuk untuk membantu menjaga, memantau dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) Kabupaten Lombok Timur.
Menurutnya, terdapat beberapa hal mendasar yang harus menjadi pertanyaan bersama terkait FKDM. Diantaranya, terkait kompetensi sumber daya manusia, standar minimal kerja, laporan kerja dan sistem kerja FKDM sendiri.
"Kita perlu tahu, apa yang dikerjakan oleh FKDM itu, kemudian apa syarat atau standar kompetensi seseorang bisa masuk ke FKDM, dan bagaimana cara mereka bekerja, itu tidak jelas dari awal pembentukannya sampai sekarang," katanya, Sabtu (14/01/2023).
Sejak dibentuknya FKDM oleh Bupati Sukiman Azmy pada tahun 2019 lalu, hingga saat ini, ujarnya, pos anggaran untuk menggaji anggota FKDM di tingkat kecamatan dan kabupaten tetap dialokasikan. Sehingga wajar pemenuhan hak oleh negara kepada anggota FKDM harus relevan dengan pertanggungjawaban, dalam bentuk laporan kinerja.
"Per kecamatan itu ada 5 anggota FKDM, belum lagi di Kabupaten. Per tahun daerah alokasikan Rp125 juta, kalau ditotal dari awal dibentuknya sampai saat ini ada Rp600 juta yang telah dialokasikan. Tapi tidak pernah kita lihat hasil kerjanya," tegas Amrul.
Padahal kata dia, FKDM sejatinya memiliki peran cukup vital, jika berkaca dari tujuan pembentukannya. Terlebih lagi bagi Lombok Timur yang memiliki 1,3 juta penduduk, yang sudah pasti memiliki bermacam persoalan sosial yang kompleks.
"FKDM sebenarnya sangat penting bagi Lombok Timur, untuk memitigasi masalah sosial masyarakat. Tapi kita tidak tahu bagaimana cara kerja mereka, sehingga total FKDM ini harus dibenahi. Jangan-jangan FKDM ini hanyalah skema untuk menggaji tim sukses, keliru kalau benar terjadi seperti itu," ujarnya.
Dari itu, sosok yang juga Ketua DPC Partai Demokrat itu berharap, indikator-indikator yang kurang di FKDM saat ini dapat dibenahi, sehingga kinerjanya dapat dievaluasi dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.
"Setiap penggunaan uang negara itu harus dievaluasi. Termasuk FKDM ini, tapi di kasus ini apa yang bisa dievaluasi, semuanya tidak jelas," katanya.
Kepala Bakesbangpoldagri Lombok Timur Mustafa dikonfirmasi wartawan menanggapi tudingan dari dewan itu mengaku akan melakukan kroscek terlebih dahulu. Tapi berdasarkan penilaiannya, kinerja FKDM saat ini cukup memuaskan.
"Ya silahkan saja dipertanyakan. Karena kita tidak perlu fisiknya, kecepatan memberikan laporan yang penting, dan saya lihat di grop laporan tetap masuk," tandasnya. (SN)
