 |
| Pj. Bupati Lombok Timur HM. Juaini Taofik saat memberikan sambutan dalam acara Pembukaan Kemah Kebangsaan PPDI di Kebun Raya Lemor, Kecamatan Suela |
SELAPARANGNEWS.COM - Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengadakan Kemah Kebangsaan di Kebun Raya Lemor, Kecamatan Suela. Sabtu, (02/12/2023). Kegiatan tersebut akan digelar selama dua hari, yang diisi dengan seminar dan penyampaian mater lainnya terkait upaya-upaya dalam menurunkan angka stunting di Desa.
Kegiatan tersebut dihadiri Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Provinsi NTB Drs. Fathurahman, Pj. Bupati Lombok Timur Drs. HM. Juaini Taofik, Dandim 1615/Lotim, Perwakilan Polres, Kejari, Kemenag, KPU - Bawaslu Lombok Timur, sejumlah Kepala OPD, Camat dan anggota PPDI Kabupaten Lombok Timur.
Dalam sambutannya, Ketua PPDI Lotim Hamzah menegaskan bahwa kegiatan Kemah Kebangsaan yang bertema "Peran Perangkat Desa Dalam Menurunkan Angka Stunting" tersebut sudah lama direncanakan dan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah, terutama Pj. Bupati Lombok Timur.
Katanya, selain sebagai ajang silaturahmi dengan anggota PPDI Lombok Timur untuk membangun kekompakan, juga sebagai bentuk upaya dalam mendukung program pemerintah pusat dan daerah dalam menurunkan angka stunting.
"Melalui kegiatan ini, pertama kita ingin menjalin silaturahmi untuk membangun kekompakan, kemudian kita juga ingin membantu mensukseskan program pemerintah daerah," ungkapnya.
Pihaknya mengaku siap dan berkomitmen untuk mendukung program tersebut. Apalagi, kata Sekretaris Desa Gunung Rajak ini, di masing-masing Desa hal itu juga sudah menjadi program prioritas yang juga dianggarkan melalui APBDes. "Nah sekarang tinggal hasilnya yang perlu kita tingkatkan," pungkas Hamzah.
Sebelumnya, Pj. Bupati Lombok Timur HM. Juaini Taofik memberi tantangan kepada PPDI Lombok Timur untuk meningkatkan sasaran pelayanan Posyandu di Desa. Kata dia, tanpa keterlibatan aktif pemerintah Desa, hal itu sulit terjadi.
Pasalnya, lanjut Juaini Taofik, untuk mengukur angka stunting itu adanya di Posyandu, yaitu pada tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan kegiatan Posyandu tersebut.
"Jadi peran sederhana perangkat Desa ini adalah memastikan D/S (partisipasi masyarakat dalam kegiatan Posyandu -red) itu berada di atas angka 98 persen, bahkan 100 persen," ujarnya.
Sebenarnya, kata dia, berada di atas angka 98 persen itu saja sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Karena itu, kata dia, apabila di akhir Oktober 2024 nanti, angka itu bisa dicapai di masing-masing Desa sehingga angka stunting nasional turun dan dirinya masih terlibat dalam proses penyusunan anggaran, maka tidak menutup kemungkinan harapan PPDI untuk mendapatkan tunjangan bisa diwujudkan.
"Itu komitmen saya," pungkasnya, sembari menegaskan bahwa penekanan yang diberikan kepada perangkat desa terkait stunting tersebut adalah memastikan jumlah sasaran Posyandu itu berada di atas angka 98 persen tersebut. (Yns)
