 |
| Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin ditemani Sekda dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan menghadiri undangan Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Dirjen Pengelolaan Kelautan KKP di Jakarta |
SELAPARANGNEWS.COM - Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin ditemani Sekretaris Daerah H.M. Juaini Taofik dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Timur menghadiri undangan Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Dirjen Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, pada Selasa kemarin, (21/10/2025).
Kehadiran Bupati tersebut dalam rangka upaya inventarisasi dan sertifikasi Pemkab Lotim bersama Kementerian sebagai bagian dari rencana Pengembangan dan Pemanfaatan Gugusan Gili Kondo di Kecamatan Sambelia, terutama untuk membuka investasi dan sektor pariwisata.
Sebagaimana diketahui bahwa
Kabupaten Lombok Timur memiliki sekitar 44 pulau kecil atau gili yang tersebar di beberapa Kecamatan.
"Pertemuan tersebut diantaranya membahas tindak lanjut rencana pengembangan dan pemanfaatan Gugusan Gili Kondo," ujar Bupati lewat siaran tertulis. Rabu, (22/10/2025).
Ia berharap nantinya, upaya ini berhasil mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan Gili Kondo dan sekitarnya, serta berdampak lebih luas bagi masyarakat Lombok Timur.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Timur M. Zainudin menyampaikan bahwa kawasan Gili Kondo dipilih karena potensi kawasan tersebut yang sangat besar, baik dari sisi daratannya maupun di bawah laut.
Dengan sertifikasi dan perizinan yang akan difasilitasi Kementerian DKP ini, lanjut Zainuddin, maka Pemkab Lotim akan memiliki posisi kuat dalam pengelolaannya. Di samping itu penanam modal/investor juga mendapatkan kenyamanan dan kemudahan dalam berinvestasi.
“Kita nanti juga akan mengurus izin pemanfaatan bawah lautnya, supay orang yang berinvestasi tidak perlu mengurus izin membangunnya, izin pemanfaatan bawah lautnya, itu sudah satu paket,” lanjutnya.
Sertifikasi tersebut ditargetkan rampung pada Desember tahun 2025 ini. Sehingga, pada tahun 2026 mendatang investasi sudah dapat masuk, dan diharapkan dapat memberikan kontribusi berarti terhadap pendapatan asli daerah. (SN)
