 |
| Rapat Koordinasi Pemerataan Penerima MBG di Aula Kantor Camat Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur |
SELAPARANGNEWS.COM - Kelompok Kecamatan (Pokcam) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur mengadakan rapat koordinasi bersama Mitra, Kepala SPPG dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopincam) di Aula Kantor Camat Labuhan Haji. Rabu, (29/10/2025).
Kepala Pokcam Labuhan Haji, Muhammad Suparman menjelaskan, kegiatan tersebut dalam rangka melaksanakan petunjuk teknis (Juknis) pelaksanaan MBG yang baru saja keluar, di mana di sana diinstruksikan untuk melakukan pemerataan penerima manfaat oleh masing-masing SPPG agar tidak ada kesenjangan jumlah antara satu dapur dengan dapur lainnya.
"Jadi kegiatan ini dilakukan agar dapur tidak melebihi kapasitas dan juga lebih maksimal dalam melayani Penerima Manfaat dan juga supaya stabilitas di dapur itu tetap terjaga, jangan sampai dapur itu penerima manfaatnya di satu dapur hampir menyentuh angka 4000, sementara dapur lainnya hanya 1000 lebih sehingga kita lakukan penyeragaman, khususnya di Kecamatan Labuhan Haji," ungkapnya ditemui usai kegiatan.
Suparman menyebutkan, saat ini ada Delapan Dapur di Kecamatan Labuhan Haji dengan jumlah penerima sebanyak 18 ribu jiwa. Tapi, ada kesenjangan antara satu dapur dengan dapur lainnya sehingga perlu dilakukan pemerataan, sesuai petunjuk teknis dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Ke depannya, kata dia, pihaknya akan menekankan kepada masing-masing SPPG untuk terus melakukan validasi terhadap penerima manfaat yang kemungkinan ada yang terlewat.
"Ini memang langkah awal, untuk tindak lanjutnya nanti kami akan minta kepada Kepala SPPG untuk memvalidasi secara akurat, mungkin saja nanti ada penambahan-penambahan di lapangan terkait penerima manfaat ini, karena kita tahu terlalu banyak datang sehingga barangkali ada yang terlewat satu dua orang," pungkasnya.
Salah satu Mitra MBG yang hadir dalam kegiatan tersebut H. Daeng Paelori memberikan tanggapan terhadap rencana pemerataan tersebut. Ia meminta supaya kuota yang sudah ditetapkan diawal itu dikunci dan tidak diutak atik lagi oleh BGN.
H. Daeng Paelori mengatakan bahwa pemerintah harusnya berterimakasih kepada mitra yang lebih dulu melaksanakan program tersebut. Apalagi, kata dia, dari puluhan ribu dapur di Indonesia, nyaris semuanya adalah dapur mitra, belum ada satupun dapur dari BGN.
"Sampai hari ini yang membuat dapur adalah mitra, dalam rangka mengejawantahkan program Bapak Presiden lewat makan bergizi ini," ungkapnya ditemui di tempat yang sama.
Pada prinsipnya Ia menerima kebijakan BGN untuk melakukan pemerataan tersebut, tapi itu harus dilakukan secara bertahap lantaran berpengaruh terhadap banyak hal, salah satunya adalah honorarium pegawai di dapur tersebut, apalagi banyak di antara mereka merupakan orang yang berada pada kemiskinan ekstrem dan menjadi tulang punggung keluarga.
Terhadap dapur-dapur baru yang merasa belum banyak mendapat penerima manfaat, HDP menyarankan supaya mereka beroperasi dulu dengan quota penerima yang ada, tanpa mengambil kuota dapur lain yang sudah lama beroperasi.
"Tadi bagus juga masukan dari Pak Camat supaya pemerataan ini dilakukan dengan cara berkeadilan, tidak bisa disamakan dapur yang lebih dulu beroperasi dengan yang baru, apalagi fasilitasnya belum lengkap, ya dapur yang baru itu beroperasi saja dengan jumlah kuota yang ada dulu sambil uji coba," tutupnya. (Yns)
