 |
| Ketua Umum PMII Lombok Timur Yogi Setiawan saat berorasi dalam Aksi Jilid II Aliansi Peduli Pariwisata di Kantor Bupati |
SELAPARANGNEWS.COM - Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Lombok Timur mengutuk dugaan tindakan represif aparat dalam pengamanan Aksi Aliansi Peduli Pariwisata Lombok Timur (APIPI) Jilid II yang digelar di depan Kantor Bupati Lombok Timur.
Aksi tersebut mengangkat dua tuntutan utama, yakni mengecam dugaan tindakan represif aparat saat pengawalan demonstrasi pada aksi sebelumnya, serta mempersoalkan pengambilalihan pengelolaan Taman Labuhan Haji yang dinilai dilakukan secara sepihak dan tidak transparan.
Ketua Umum PC PMII Lombok Timur, Yogi Setiawan, yang juga menjadi salah satu pimpinan aksi, menyampaikan kekecewaannya terhadap proses pengamanan aksi. Ia menilai tindakan aparat saat pengawalan sudah melampaui batas dan tidak dapat ditoleransi.
“Itu sudah jauh dari yang namanya pengawalan. Bahkan ketika kami sudah mulai mundur, ada aparat yang menginstruksikan untuk maju dan mengejar massa secara membabi buta. Kami bersumpah, ini akan kami usut tuntas,” ujar Yogi dalam keterangannya. Kamis, (22/01/2026).
Yogi juga menuding Kepala Dinas Pariwisata Lombok Timur dan staf khusus Bupati Bidang Pariwisata sebagai pihak yang dinilai menjadi pemicu kericuhan.
Menurutnya, kebijakan pengambilalihan pengelolaan Taman Labuhan Haji telah memantik kekecewaan dan kemarahan mahasiswa serta pemuda yang selama ini mengawal kemajuan sektor pariwisata daerah.
“Kami objektif saja. Bukan soal siapa pengelolanya, tetapi ketika ada progres dan kemajuan yang nyata, kenapa harus diambil alih secara paksa dan serampangan,” katanya.
Ia menilai pengelolaan wisata oleh pihak Sunriseland selama ini menunjukkan model manajemen pariwisata yang baik dan layak dijadikan contoh untuk pengembangan pariwisata di daerah lain di Lombok Timur. Menurutnya, kebijakan yang diambil Dinas Pariwisata justru berpotensi mematikan semangat dan keberlanjutan sektor pariwisata daerah.
“Pariwisata bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek sosial dan keberlanjutan. Jika kebijakan ini murni karena kepentingan tertentu, maka pariwisata Lombok Timur ke depan terancam dikelola oleh pihak yang tidak kompeten,” tegas Yogi.
Di akhir pernyataannya, Yogi menyampaikan bahwa APIPI berencana menggelar aksi lanjutan guna menuntaskan polemik pengelolaan Taman Labuhan Haji. Ia juga meminta pertanggungjawaban Kapolres Lombok Timur atas dugaan tindakan aparat dalam pengamanan aksi.
“Kami akan turun lagi. Ini adalah dampak dari kebijakan Kadispar dan staf khusus. Kami juga meminta Kapolres Lombok Timur bertanggung jawab atas apa yang dialami rekan-rekan kami,” pungkasnya. (Yns)
.jpg)
