 |
| Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin |
SELAPARANGMEWS.COM – Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lombok Timur. Selasa, (20/01/2026).
Bupati mengatakan, banyak hal yang dibicarakan bersama Kadis PUPR, di antaranya adalah percepatan penanganan infrastruktur jalan serta optimalisasi peran Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
Dalam sidak tersebut, Bupati menyoroti pola penanganan kerusakan jalan yang dinilai masih terlalu bergantung pada mekanisme lelang, meskipun kerusakan yang terjadi berskala kecil.
Ia mencontohkan kondisi jalan sepanjang 1,5 hingga 2 kilometer yang hanya mengalami kerusakan sekitar 50 meter, namun tetap harus menunggu proses lelang pada tahun anggaran berikutnya.
“Kalau hanya rusak 50 meter, masa harus menunggu tahun depan untuk lelang lagi dan menunjuk pemborong? Kenapa tidak UPTD saja yang bekerja. Carikan kita payung hukumnya,” tegas Bupati diwawancara media di Kantor PUPR.
Terkait kesiapan anggaran dan kapasitas UPTD, Ia menegaskan, selama UPTD memiliki pengalaman teknis dan dukungan anggaran yang memadai, maka perbaikan kerusakan jalan ringan seharusnya bisa ditangani secara langsung tanpa menunggu proses panjang.
Bupati mengatakan, untuk saat ini Lombok Timur baru memiliki satu UPTD khusus yang menangani infrastruktur jalan. Namun, pada tahun ini direncanakan akan ada penambahan satu UPTD lagi guna memperkuat penanganan infrastruktur dasar.
Selain itu, Bupati juga menyinggung adanya sisa anggaran sekitar Rp. 21 miliar yang belum ditetapkan prioritas penggunaannya. Ia meminta agar sisa anggaran tersebut segera dibahas secara teknis dan diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya terkait perbaikan jalan.
“Soal prioritas, kita lihat kebutuhan masyarakat. Banyak yang mengusulkan jalan. Tapi tetap harus dipilah, mana jalan poros yang benar-benar menunjang ekonomi,” ujarnya.
Menurut Bupati, prioritas pembangunan jalan harus diarahkan pada ruas-ruas yang memiliki dampak langsung terhadap pergerakan ekonomi masyarakat, seperti jalan yang menghubungkan kawasan pertanian produktif seperti sawah padi, jagung, hingga tembakau, dibandingkan jalan yang jarang dilalui atau minim aktivitas ekonomi.
Bupati menegaskan, strategi percepatan penanganan infrastruktur jalan harus disiapkan secara matang, berbasis data, dan memiliki payung hukum yang jelas agar pelaksanaannya tidak terkendala secara administratif.
“Kalau strateginya sudah siap, teknisnya jelas, dan payung hukumnya ada, kita dorong agar penanganan jalan bisa lebih cepat dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya. (Yns)
.jpg)
