 |
| Didampingi Sekda, Bupati Lombok Timur bertemu Menteri Sosial RI di Jakarta |
SELAPARANGNEWS.COM - Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, melakukan langkah strategis dengan menggelar audiensi bersama Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), di Jakarta, Selasa (28/04/2026). Pertemuan ini menjadi krusial dalam membahas percepatan penanganan isu sosial krusial di Lombok Timur, mulai dari keberlangsungan program Sekolah Rakyat hingga polemik penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan ratusan ribu warga.
Dalam pertemuan yang didampingi Sekretaris Daerah, H. Muhammad Juaini Taofik tersebut, Bupati Haerul Warisin memaparkan tiga poin utama yang menjadi prioritas daerah.
Poin pertama yang diangkat adalah nasib program Sekolah Rakyat yang telah berjalan selama dua tahun. Bupati menjelaskan bahwa kendala utama saat ini terletak pada ketersediaan lahan dan fasilitas penunjang.
Saat ini, sebanyak 100 siswa setara SD masih harus menumpang di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Lenek, sementara 125 siswa setara SMA menumpang di eks Akper Sakra. Meski awalnya direncanakan 5 hektare, kebutuhan lahan kini berkembang menjadi 7 hektare.
"Pemda Lombok Timur berkomitmen penuh agar program ini terus berlanjut. Kami terus berupaya menyelesaikan kendala teknis lahan agar anak-anak kita mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak," tegas Bupati Haerul.
Isu yang tak kalah mendesak adalah penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan terhadap 130.000 warga Lombok Timur. Bupati mengungkapkan bahwa tahun 2026 ini, Pemda telah mengalokasikan Rp90 miliar untuk BPJS, naik dari tahun sebelumnya sebesar Rp80 miliar.
Penonaktifan massal ini dinilai berpotensi mengacaukan postur APBD. "Jika 130.000 jiwa ini tidak diambil alih pusat, kami harus menambah beban anggaran sebesar Rp50 miliar. Meski pendapatan daerah meningkat, angka tersebut tetap sangat berat bagi kami," ungkapnya.
Di sisi lain, Bupati memastikan bahwa penyaluran bantuan sosial (Bansos) di Lombok Timur berjalan relatif aman dan tepat sasaran.
Merespon keluhan tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci keberhasilan program sosial.
Terkait BPJS, Gus Ipul menjelaskan bahwa penonaktifan dilakukan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk melakukan validasi ulang. Dari 130.000 data yang dinonaktifkan, 70.000 di antaranya memang merujuk pada pembersihan data sesuai DTSEN. Namun, ia memastikan sebanyak 72.000 jiwa telah diaktifkan kembali dengan menyasar warga yang benar-benar layak.
"Penonaktifan ini dilakukan agar bantuan benar-benar sampai kepada yang berhak. Untuk warga yang tidak lagi ditanggung pusat, silakan daerah mengambil alih. Saya juga minta data yang sudah ditanggung pusat tidak lagi mendapatkan jatah ganda dari daerah," pungkas Gus Ipul.
Pertemuan ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk terus melakukan sinkronisasi data dan koordinasi intensif antara Pemkab Lombok Timur dan Kementerian Sosial guna memastikan tidak ada warga kurang mampu yang luput dari jaminan kesehatan serta akses pendidikan yang layak. (SN)
