 |
| Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur HM. Juaini Taofik |
SELAPARANGNEWS.COM - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kian serius melakukan revolusi pengelolaan sampah. Saat ini, Bumi Gora tengah berjuang masuk dalam daftar 30 daerah di Indonesia yang akan menerima program hibah Local Service Delivery Improvement Project (LSDP) dari Bank Dunia.
Program ambisius ini tidak hanya sekadar membuang sampah, melainkan mentransformasi sistem pengelolaan sampah menjadi modern, terintegrasi, dan bernilai ekonomi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik menegaskan kesiapan infrastruktur daerah. Pemerintah telah mengalokasikan lahan strategis untuk menunjang program ini.
"Dari total 15 hektar luas TPA kita, minimal 2 hektar akan dikhususkan menjadi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang terintegrasi," ujar Sekda saat ditemui di ruang kerjanya, Senin, (11/05/2026).
Nantinya, sampah tidak lagi dibiarkan menumpuk hingga menggunung. Melalui TPST, sampah akan diolah menjadi produk bermanfaat seperti pupuk kompos hingga energi terbarukan (listrik). Hanya residu akhir yang tidak bisa diolah lagi yang akan diteruskan ke pembuangan akhir.
Keseriusan Pemkab juga dibuktikan dengan tuntasnya seluruh dokumen perencanaan yang dibutuhkan pusat, mulai dari RPJPD, Masterplan Pengembangan Sistem Persampahan, hingga Roadmap SKK.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lombok Timur, H. Pathurrahman optimis Lombok Timur dapat lolos seleksi. Saat ini, pihaknya tengah fokus merampungkan detail teknis sebelum tim verifikasi turun ke lapangan.
Juni Tahap verifikasi lapangan untuk melihat kesiapan fisik dan teknis. Juni – November Penyempurnaan dokumen final. November 2026 Target penandatanganan kerja sama (MoU) dengan pemerintah pusat.
"Harapan kita, paradigma pengelolaan sampah berubah. Sampah harus jadi barang bernilai ekonomi, bukan sekadar masalah," kata Pathurrahman.
Langkah masif ini juga merupakan bentuk respons pemerintah terhadap aspirasi elemen mahasiswa, termasuk BEM Lombok Timur. Sekda Juaini Taofik mengapresiasi kontrol sosial dari mahasiswa yang peduli terhadap isu lingkungan dan kebutuhan dasar masyarakat.
Selain mengawal isu darurat sampah, Sekda memastikan pihaknya tetap memprioritaskan stabilitas distribusi LPG di tengah masyarakat.
"Kami sudah berdiskusi dengan adik-adik mahasiswa. Isu sampah ini kita kawal bersama. Terkait LPG, kami pastikan pengawasan distribusi lebih ketat agar tidak ada gangguan stok akibat pengisian yang tidak sesuai wilayah," tegas Sekda. (SN)
