 |
| Peluncuran Kegiatan Intervensi Serentak Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2026 yang berpusat di halaman Kantor Desa Lendang Nangka Utara, Lombok Timur |
SELAPARANGNEWS.COM - Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi NTB, H. Indah Dhamayanti, menegaskan bahwa kunci utama dalam menekan angka stunting harus dimulai dari kelompok terkecil, yaitu keluarga. Kesiapan pasangan muda sebelum melangkah ke jenjang pernikahan dan memiliki anak menjadi fondasi yang krusial.
Hal tersebut disampaikan Wagub menjelang peluncuran Kegiatan Intervensi Serentak Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2026 yang berpusat di halaman Kantor Desa Lendang Nangka Utara, Lombok Timur, Kamis (02/07/2026).
Dalam arahannya, Wagub menyayangkan sikap sebagian pihak yang selama ini terlalu fokus pada target penurunan angka secara makro, namun melupakan langkah konkret di tingkat keluarga. Beliau meminta para kepala desa untuk terjun langsung memantau kondisi riil warganya.
> "Kepala desa harus tahu pasti kondisi masyarakatnya, mulai dari faktor umur, berat badan, hingga lingkar lengan para calon ibu. Kita juga harus bertanya, sejauh mana keluarga sudah mengingatkan anak laki-laki dan perempuan mereka untuk bersiap, baik secara fisik maupun mental, sebelum berumah tangga," ujar Wagub.
Wagub mengimbau agar agenda Intervensi Serentak ini tidak terjebak dalam acara seremonial belaka. Penurunan stunting harus diintegrasikan dengan program pengentasan kemiskinan yang menyentuh akar rumput.
Selain masalah kesehatan dan gizi, Wagub juga menyoroti pentingnya dukungan infrastruktur, seperti akses jalan menuju desa yang dinilai masih memerlukan banyak perbaikan. Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, hingga kepala desa segera menyesuaikan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing.
"Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Saat ini, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara masih berada di zona merah terkait kasus stunting. Masalah ini tidak akan selesai secara instan tanpa adanya komitmen, inovasi yang terukur, dan kepedulian bersama," tegasnya.
Semangat kepedulian ini diharapkan tidak hanya bergelora di Lombok Timur, melainkan menjalar ke seluruh 10 kabupaten/kota yang ada di NTB.
Merespons hal tersebut, Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, menyampaikan bahwa penanganan stunting terus menjadi prioritas utama. Berdasarkan evaluasi kinerja sepanjang tahun 2023 hingga 2025, Lombok Timur menunjukkan tren perkembangan yang positif dan berada di jalur yang benar (on the right track).
Kini, dengan adanya pendampingan khusus dari Pemerintah Pusat dan Bank Dunia, Pemda Lombok Timur optimis intervensi akan berjalan lebih masif. Pendampingan ini berfokus pada pemanfaatan aplikasi terintegrasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Sistem Satu Data: Aplikasi ini akan mengompilasi tiga sumber data berbeda menjadi satu kesatuan.
Intervensi Tepat Sasaran: Data yang akurat memudahkan pemerintah daerah melakukan tindakan yang lebih terarah dan efisien di lapangan.
Pada kesempatan yang sama, Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj. Sinta Agathia Iqbal, menjelaskan bahwa konsep intervensi serentak ini melibatkan seluruh OPD dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga level desa secara bersamaan.
"Ini bukan sekadar masalah internal Pemerintah Provinsi atau Pemkab Lombok Timur semata, melainkan kerja bersama demi mewujudkan masyarakat NTB yang lebih berkualitas ke depan," jelas Hj. Sinta.
Acara peluncuran tersebut berlangsung khidmat dan dihadiri oleh berbagai elemen, mulai dari Ketua TP PKK Kabupaten Lombok Timur, perwakilan BKKBN, sejumlah OPD, Forkopimcam, tokoh wanita, tokoh pemuda, pendamping desa, hingga kader posyandu. Sebagai bentuk kepedulian sosial, acara juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan kursi roda untuk anak-anak difabel di wilayah setempat. (SN)
