 |
| Rapat Koordinasi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan Kodim/1615 Lotim dengan Para Kades dan Lurah |
SELAPARANGNEWS.COM - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengumpulkan para kepala desa dan lurah untuk mendorong percepatan penyelesaian pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di seluruh wilayah Lombok Timur.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Penyiapan Lahan Pembangunan KDKMP di wilayah Kabupaten Lombok Timur yang berlangsung di Aula Kodim 1615 Lombok Timur, Senin (7/9/2026).
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin mengatakan keberadaan gerai KDKMP akan menjadi aset penting yang dibangun negara untuk kemaslahatan masyarakat. Karena itu, desa dan kelurahan yang belum memiliki lahan diminta segera mencari solusi agar pembangunan dapat dilanjutkan.
"Ini menjadi PR kita bersama. Sangat penting untuk kita cari solusi untuk kita selesaikan bersama," tegas Bupati.
Ia berharap seluruh desa dan kelurahan di Lombok Timur segera memiliki gerai KDKMP. Menurutnya, pembangunan tersebut merupakan kesempatan yang harus dimanfaatkan karena pemerintah telah mengalokasikan dana sekitar Rp1 miliar untuk pembangunan setiap gerai.
"Saya atas nama Pemerintah Daerah berharap agar semua Desa/Kelurahan di Lombok Timur harus segera memiliki KDKMP. Kapan lagi kita akan memiliki bangunan sebesar itu yang dibangunkan oleh Pemerintah dengan dana Rp1 miliar. Maka harus kita manfaatkan," ujarnya.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, dari 254 desa/kelurahan di Lombok Timur, sebanyak 101 gerai KDKMP masih dalam proses pembangunan, sedangkan 26 gerai telah rampung.
Dengan demikian, masih terdapat 127 gerai KDKMP yang belum dibangun. Jumlah tersebut mencapai sekitar 50 persen dari total 254 desa/kelurahan di Lombok Timur.
Salah satu kendala utama pembangunan adalah ketersediaan lahan yang belum memenuhi persyaratan, termasuk lokasi yang dinilai kurang strategis.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Bupati menjelaskan terdapat empat opsi yang dapat ditempuh. Pertama, pembangunan di atas tanah pecatu. Kedua, melakukan tukar guling tanah pecatu apabila lokasinya tidak strategis. Ketiga, memanfaatkan lahan milik Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Keempat, menggunakan lahan milik Pemerintah Provinsi NTB.
"Kepada Kepala Desa/Pj. Kepala Desa, coba mulai komunikasi dengan masyarakat setempat. Jika lahannya tidak di pinggir jalan agar bisa tukar guling. Cari jalan keluarnya," kata Bupati.
Ia berharap desa-desa yang memiliki tanah pecatu dapat segera menyelesaikan persoalan lahan sehingga pembangunan KDKMP dapat segera dilakukan.
"Mudah-mudahan desa-desa yang punya lahan pecatu ini bisa segera membangun KDKMP. Agar desa yang sudah memiliki KDKMP fasilitasnya tidak jomplang dengan desa yang belum membangun," tegasnya.
Bupati juga mengapresiasi dukungan Kodim 1615 Lombok Timur dalam mempercepat pembangunan fisik dan penyediaan logistik KDKMP.
"Semangat membangun dari TNI inilah yang sangat kita perlukan," pujinya.
Sementara itu, Komandan Kodim 1615 Lombok Timur Letkol Inf. Hadiyansyah menjelaskan keterlambatan pembangunan KDKMP di sejumlah desa/kelurahan bukan disebabkan proyek mangkrak, melainkan karena pembangunan terlambat dimulai.
Ia memaparkan progres pembangunan KDKMP tahap II. Sebanyak 26 titik telah mencapai progres 100 persen, 15 titik berada pada progres 91–99 persen, 20 titik mencapai 81–90 persen, sementara 68 titik masih berada pada progres 71 persen ke bawah.
Dandim juga memaparkan 127 KDKMP yang belum dibangun berdasarkan kecamatan. Kecamatan Sakra Barat menjadi wilayah dengan jumlah terbanyak, yakni mencapai 20 desa.
Selain pembangunan fisik, setiap unit KDKMP yang telah selesai 100 persen akan dilengkapi berbagai sarana dan prasarana. Terdapat 17 item sarpras yang disiapkan, di antaranya truk, mobil pick-up, kendaraan roda tiga, AC, rak gerai, mesin kasir beserta aplikasinya, CCTV, modem internet, seragam, genset, brankas, dan kipas.
"Untuk sarpras ini kami menunggu dari pusat. Tidak semua langsung didistribusikan, akan tetapi secara bergantian, bertahap dikirim dari pusat," jelasnya.
Dandim menyebut terdapat dua kendala yang dihadapi dalam pembangunan KDKMP, yakni adanya klaim lahan oleh ahli waris dan ketidaksetujuan masyarakat.
Menurutnya, persoalan lahan yang diklaim ahli waris telah dimediasi dan diselesaikan. Begitu pula dengan persoalan ketidaksetujuan masyarakat terhadap penggunaan lahan yang sebelumnya merupakan fasilitas olahraga telah berhasil dituntaskan.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Lombok Timur, jajaran Forkopimda, serta kepala desa dan lurah se-Kabupaten Lombok Timur.
Pemkab Lombok Timur bersama Kodim 1615 Lombok Timur juga membuka ruang diskusi untuk mengidentifikasi berbagai persoalan di lapangan sekaligus mencari solusi terbaik agar pembangunan KDKMP di seluruh desa dan kelurahan dapat segera diselesaikan. (SN)
