 |
| Penandatanganan kerjasama Pemkab Lotim dengan Bank NTB Syari'ah dan BPR NTB |
SELAPARANGNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menandatangani kesepakatan bersama dengan PT Bank NTB Syariah dan PT BPR NTB Perseroda terkait pemasaran dan penyaluran kredit atau pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat Bupati Lombok Timur, Jumat (30/10).
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin yang didampingi Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik menyampaikan bahwa Lombok Timur menjadi salah satu kabupaten terbaik dalam pengelolaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) untuk wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
Menurutnya, kerja sama tersebut merupakan kelanjutan dari kebijakan pemerintah sebelumnya yang telah dimulai sejak 2020. Ia menegaskan, program yang memberikan manfaat bagi masyarakat harus tetap dilanjutkan tanpa melihat siapa yang memimpin daerah.
“Tidak ada program yang kita tinggalkan. Program apa pun, siapa pun bupatinya, selama bermanfaat bagi rakyat, harus dilanjutkan,” ujarnya.
Bupati juga menekankan pentingnya dukungan masyarakat terhadap bank milik daerah. Ia mengajak masyarakat untuk memiliki rekening di Bank NTB Syariah maupun BPR NTB sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan lembaga keuangan daerah.
“Sekecil apa pun tabungan, jika dari banyak orang, akan membantu permodalan yang besar bagi Bank NTB Syariah,” katanya.
Terkait pembiayaan UMKM, Haerul Warisin meminta agar penyalurannya terus ditingkatkan dan tidak stagnan. Sektor pertanian dan perikanan menjadi perhatian utama, dengan pola pembiayaan yang disesuaikan dengan karakteristik pelaku usaha maupun kelompok di masing-masing sektor.
Ia mencontohkan kelompok perikanan darat yang aktif dan telah menjalankan usaha secara berkelompok sehingga membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya.
Bupati menyebut masyarakat sangat terbantu dengan adanya subsidi pembayaran bunga kredit. Karena itu, ia berharap pada 2027 alokasi subsidi tersebut dapat ditingkatkan, termasuk untuk mendukung pelaku usaha di sektor perikanan.
Sementara itu, Direktur Utama PT BPR NTB Perseroda, Faisal, menyatakan pihaknya siap menjalankan amanah yang diberikan Pemerintah Daerah Lombok Timur. Ia berharap dalam dua bulan ke depan penyaluran KUR dapat dilaksanakan sekaligus menuntaskan penyerapan subsidi bunga KUR di Lombok Timur.
“Program seperti ini bisa terus berlanjut. Kami berterima kasih atas amanah dari Kabupaten Lombok Timur,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Direktur Pembiayaan PT Bank NTB Syariah, Agus Suhendro. Ia menyatakan Bank NTB Syariah ingin hadir lebih dekat di tengah masyarakat, khususnya di Lombok Timur, melalui pengembangan pembiayaan dan peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM.
Agus menyebut Lombok Timur merupakan pemegang saham terbesar ketiga di Bank NTB Syariah. Ia berharap posisi tersebut ke depan dapat meningkat menjadi pemegang saham terbesar kedua. Untuk mendukung pengembangan bisnis, pihaknya juga memiliki rencana penambahan modal.
Ia menjelaskan, setelah delapan tahun tidak menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), pada Juli lalu Bank NTB Syariah kembali dipercaya menyalurkan program tersebut dengan plafon atau kuota sekitar Rp40 miliar untuk pembiayaan UMKM dan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Khusus pembiayaan PMI, Agus mengakui tingkat penyerapannya masih belum optimal. Untuk itu, berbagai mekanisme kerja sama terus dilakukan, termasuk dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) guna mendukung pemberangkatan peserta ke Jepang.
Melalui kantor cabang Selong dan Masbagik, Bank NTB Syariah juga menyatakan komitmennya mendukung program Bupati Lombok Timur serta memaksimalkan penyaluran pembiayaan dalam sisa waktu dua bulan tahun ini.
Kesepakatan tersebut merupakan bagian dari penguatan Program Lotim Berkembang yang digagas TPKAD dengan akronim Lombok Timur Berantas Rentenir. Program ini memberikan fasilitas kredit tanpa bunga melalui subsidi bunga KUR guna memperluas akses permodalan bagi pelaku UMKM.
Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB, Asisten I, Asisten II, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. (SN)
