![]() |
| M. Agus Setiawan, SH., MH. (tebgah) Praktisi hukum |
SELAPARANGNEWS.COM – Persoalan tata kelola Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lombok Timur kembali menjadi sorotan. Kali ini, M. Agus Setiawan, S.H., M.H., mendesak Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, khususnya Bupati selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM), untuk memberikan penjelasan terbuka terkait legalitas masa jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PDAM serta sengketa kepemilikan tanah Mata Air Ambung.
Dalam rilis tertulisnya, Ia menyebut jabatan Plt Direktur Utama PDAM Lombok Timur telah berlangsung sejak Januari 2025. Bahkan, menurutnya, telah diterbitkan dua surat keputusan (SK) pengangkatan Plt.
Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat penjelasan, terutama menyangkut dasar hukum pengangkatan dan perpanjangan masa jabatan Plt, termasuk batas waktu penugasan hingga pengisian jabatan direktur utama secara definitif.
Ia menegaskan, pengelolaan perusahaan umum daerah tidak boleh hanya didasarkan pada pertimbangan kedekatan, kepercayaan politik, maupun penilaian kinerja seseorang.
Menurutnya, ketentuan mengenai tata kelola dan mekanisme pengangkatan direksi BUMD telah diatur dalam PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah serta Permendagri Nomor 37 Tahun 2018.
Karena itu, Bupati dan Dewan Pengawas PDAM diminta menjelaskan secara terbuka dasar penugasan Plt, kewenangan yang diberikan, evaluasi jabatan, serta langkah konkret menuju pengangkatan direksi definitif sesuai ketentuan perundang-undangan.
Selain persoalan jabatan, Agus juga menyoroti sengketa penguasaan tanah Mata Air Ambung yang disebutnya berkaitan dengan hak kepemilikan masyarakat.
Ia mengungkapkan, berdasarkan informasi yang berkembang, terdapat putusan pengadilan terkait sengketa kepemilikan Mata Air Ambung yang disebut telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah dan menetapkan hak kepemilikan kepada H. Asmadi.
Persoalan lainnya adalah tuntutan ganti rugi atas pemanfaatan sumber mata air oleh PDAM. Nilai tuntutan tersebut, berdasarkan perhitungan appraisal yang disampaikan dalam rilis, disebut mencapai Rp55 miliar. Namun, hingga saat ini penyelesaian persoalan tersebut masih dipersoalkan.
M. Agus Setiawan juga mempertanyakan dugaan tindakan penguasaan atau pengambilan lahan yang diklaim sebagai aset PDAM oleh Plt Direktur Utama. Ia meminta agar tindakan tersebut dijelaskan berdasarkan dokumen dan landasan hukum yang sah.
"Atas dasar hukum apa tindakan tersebut dilakukan?" demikian salah satu pertanyaan yang disampaikan Agus dalam rilisnya.
Menurutnya, apabila tanah tersebut benar merupakan hak pihak lain berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka penguasaan maupun pengambilalihan secara sepihak tidak boleh dilakukan tanpa dasar hukum yang sah.
Ia menilai persoalan tersebut perlu diuji dari aspek perdata, termasuk kemungkinan adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Selain itu, dugaan unsur pidana juga perlu diperiksa apabila ditemukan fakta dan alat bukti yang memenuhi ketentuan hukum.
Atas sejumlah persoalan tersebut, Agus menyampaikan enam tuntutan. Pertama, meminta Bupati Lombok Timur membuka dasar hukum seluruh SK pengangkatan dan perpanjangan jabatan Plt Direktur Utama PDAM.
Kedua, mendesak DPRD Lombok Timur menggunakan fungsi pengawasannya untuk memeriksa legalitas masa jabatan Plt dan tata kelola PDAM.
Ketiga, meminta percepatan proses seleksi dan pengangkatan direksi definitif sesuai peraturan perundang-undangan.
Keempat, meminta seluruh pihak menghormati putusan pengadilan terkait kepemilikan Mata Air Ambung.
Kelima, mendesak pemeriksaan terhadap tindakan penguasaan lahan serta penyelesaian tuntutan ganti rugi berdasarkan dokumen yang sah.
Keenam, meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan apabila terdapat laporan dan bukti dugaan tindak pidana dalam persoalan penguasaan lahan tersebut.
Agus menegaskan, persoalan jabatan sementara yang tidak kunjung memperoleh kepastian tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Terlebih, sengketa kepemilikan tanah yang berkaitan dengan sumber mata air tersebut berpotensi memunculkan persoalan hukum dan konflik baru di tengah masyarakat.
Ia meminta Pemerintah Kabupaten Lombok Timur segera memberikan kejelasan agar tata kelola PDAM berjalan sesuai ketentuan hukum dan hak kepemilikan masyarakat tetap terlindungi. (SN)
