 |
| Foto: H. Ahmat, Kepala Dinas Sosial Lotim |
Lombok Timur, Selaparangnews.com – Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur merasa kesulitan melacak identitas Sembilan ribu orang penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) tahap I lantaran belum ada kejelasan dari dua Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yaitu BRI dan BNI.
Kepala Dinas Sosial Lotim H. Ahmat mengatakan, ada Sembilan ribu orang penerima yang mendapatkan BST melalui Bank BRI dan BNI. Akan tetapi, dia belum tahu bagaimana melacak Sembilan ribu orang itu, karena BRI dan BNI tidak mau memberikan BNBAnya kepada Dinas Sosial. “Itulah yang kami kesulitan, karena BRI dan BNI tidak mau memberikan kita BNBAnya” ungkap H. Ahmat. Rabu (01/07/2020).
Hal itu disampaikan H. Ahmat lantaran adanya keluhan dari salah satu warga Labuhan Haji yang belum pernah mendapatkan surat pengambilan dari Pos, meskipun namanya ada dalam data penerima BST. Bahkan, lantaran keberadaan namanya dalam data itu, hingga saat ini warga yang bersangkuta belum pernah menerima bantuan apapun.
“Dari awal warga ini tidak pernah dapat bantuan apa-apa lantaran ada namanya di BST” ungkap Abdul Kudus, salah satu tetangga dekat warga tersebut.
Menanggapi hal itu, H. Ahmat menduga, nama warga itu ada pada data penerima BST tahap awal, di mana penyalurannya itu melalui dua Bank milik negara, yaitu BRI dan BNI. “Kalau dia di tahap awal, maka dia ada dua, yaitu di BRI atau di BNI, ini yang kami kesulitan melacak dan mencari orang yang berjumlah Sembilan ribu orang itu” jelasnya.
Jadi, lanjut H. Ahmat, kalau persoalan data Kabupaten sudah clear, dimana data itu berasal dari Kemensos, kemudian Kemensos menurunkannya ke Kabupaten lalu Kabupaten menurunkannya ke desa untuk dilakukan verivali (Verifikasi dan Validasi). “Jadi kewenangan pembayaran BST itu ada di Pos di mana Pos juga mengacu pada data yang ada pada Pos Pusat” terangnya.
Selain meminta supaya konfirmasi ke pihak Pos, H. Ahmat juga menyarankan supaya diperjelas lagi pada tahap ke berapa warga itu dapat BST, maka di tahap pertama itulah yang membuat datanya menjadi rancu, jadi wajar kalau masyarakat jadi bingung.
Guna memperjelas peroslan ini, H. Ahmat menyarankan supaya data penerima BST tahap awal yang disalurkan melalui Bank itu dipertanyakan pada pihak Bank, mengapa belum ada kejelasan terkait data itu. Selain itu, dia juga meminta agar berkoordinasi dengan Koordinator Daerah untuk Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang ada di Dinas Sosial. “Coba dikomunikasikan dengan Koordinator daerah untuk SIKS-NG, tanyakan kenapa kok sampai sekarang data yang Sembilan ribu itu tidak jelas” tutupnya. (SN-05).
