 |
| Foto : Suasana Rapar Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur |
Lombok Timur, Selaparangnews.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur menggelar rapat Paripurna penyampaian pandangan fraksi - fraksi DPRD atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 yang dirangkai dengan pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tahun 2020. Rapat tersebut digelar di ruang rapat utama DPRD Kabupaten Lombok Timur.
Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD H. D. Paelori, SE itu dihadiri oleh Sekretaris Daerah H.M. Juaini Taofik, Staf ahli, Asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan undangan lainnya.
Dalam penyampaian pandangan fraksi-fraksi DPRD atas penjelasan dari kepala daerah terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 dan Raperda tahun 2020. Beberapa fraksi menyampaikan pandangan.
Fraksi PDI Perjuangan, menanggapi dan menyatakan apresiasi terhadap Kepala Daerah agar tetap mempertahankan, memempertanyakan dan meningkatkan kinerja yang baik meski pada saat ini Lombok Timur mendapatkan peringkat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Selain itu dalam penyampaian laporan, ada 2 poin yang sangat disoroti oleh PDIP, yakni belanja langsung dan belanja tidak langsung. Dalam rincian belanja tidak langsung ditemukan ada sisa anggaran sebesar 02,98 % dari sisa tersebut PDIP, nota keuangan daerah daya serapnya tergolang sangat rendah kalau mengaju pada politik anggaran yang ada. Selain itu PDIP juga menyoroti perihal belanja langsung.
Ditemukan adanya sisa anggaran sebesar 07,27%. Melihat hal tersebut diharapkan tim percepatan DPP agar meninjau ulang sejauh mana kinerja dan pelaksanaan APBD tahun 2019.
Ditemukan adanya sisa anggaran sebesar 07,27%. Melihat hal tersebut diharapkan tim percepatan DPP agar meninjau ulang sejauh mana kinerja dan pelaksanaan APBD tahun 2019.
Namun terkait tentang pengarustamaan gender, PDIP menyatakan setuju kiranya untuk dilakukan, karena masih banyak warga yang belum memahami terkait hal tersebut. Terutama dalam segala leding sektor masih relatif kecil, sehingga sangat perlu dibuatkan regulasi terkait pengarustamaan gender.
Sementara itu, Fraksi Persatuan Rakyat memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas pencapaian Pemda Lombok Timur dalam predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) empat kali berturut-turut.
Terkait dengan Laporan Pertanggungjawaban APBD tahun 2019. Meskipun angkanya sudah mencapai target, hal ini masih belum maksimal karena masih dibawah 100%. Jika ini faktanya 2,1 masa pemerintahan harus mendasainer atau mereview kembali dalam menejemen pemerintahan. Oleh sebab itu penting kiranya pemerintah meninjau pejabat-pejabat yang diberikan mandat agar memiliki komitmen dan tanggung jawab sehingga target OPD bisa tercapai. (SN-07)
