 |
| Foto: ilustrasi juru parkir |
Lombok Timur, Selaparangnews.com - Kondisi lahan parkir yang berada di wilayah Lombok Timur menjadi sorotan pemerintah daerah "Memang itu masih tumpang-tindih," kata Iskandar Zulkarnaen selaku Kepala Bidang Hubungan Darat Dinas Perhubungan Lotim. Minggu, (26/07/2020).
Menurut Iskandar, belum ada kejelasan pasti tentang siapa penanggungjawab dan siapa yang mengelola lahan parkir di sebagian wilayah Lotim. Apakah nanti ada ketentuan khusus mana yang akan dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lotim dan mana yang akan dikelola sendiri oleh Dishub Lotim.
Melihat fakta di lapangan, masyarakat sering memperebutkan lahan parkir dan mengklaim itu milik perseorangan. Padahal aturannya sudah jelas, jika tempat parkir berada di badan jalan maka secara otomatis itu milik Dishub dan tempat parkir khusus seperti perkantoran, instansi, dan Puskesmas. "yang sifatnya kantor pelayanan pemerintah itu juga milik Dishub," kata Zulkarnaen.
Kecuali perusahaan tertentu yang sudah mempunyai izin bahwa badan jalan yang digunakan adalah milik perusahaaan, maka tentu itu bukan hak dari Dishub lagi.
"Seperti toko ruby yang di Terara, pihak perusahaan menembok badan jalan maka itu jadi hak perusahaan, bukan Dishub," sebut Zulkarnaen.
Dia menjelaskan jika ada beberapa tempat yang tetap dikelola oleh Dishub dan ada juga sebagian tempat yang mengajukan lahan parkir agar dikelola sendiri tanpa ada intervensi dari Dishub. Ada beberapa perusahaan dan Puskesmas yang telah mengajukan pengelolaan pribadi untuk tempat parkir, ungkapnya.
Dengan kondisi tersebut, maka terselip ide Zulkarnaen agar lebih efektif lagi pengelolaan parkir maka menurutnya harus dibuatkan Unit Pelaksana Tehnis (UPT) dimasing-masing kecamatan.
"Agar kita bisa kontrol dengan jelas, mana miliki Dishub, mana milik Bapenda, dan mana milik pengelola pribadi," ulas Zulkarnaen.
Tidak dipungkir jika selama ini retribusi parkir masih sebagai salah satu pendulang tinggi Pendapatan Asli Daerah Lotim. "Tahun ini saja kami ditargetkan 325 juta untuk retribusi parkir, baik di badan jalan ataupun yang khusus," terang Zulkarnaen.
Sementara itu, menurut Drs. Ibrahim selaku Sekretaris Bapenda Lotim mengungkapkan perlu adanya penertiban lahan parkir yang selama ini sering menyebabkan warga sekitar berkelahi hanya gara-gara memperebutkan tempat parkir, "kita akan carikan solusi bersama nantinya," ucap Ibrahim.
Terkait dengan pengelolaan parkir menurut Ibrahim sebetulnya sudah jelas mana hak Bapenda, mana hak Dishub dan mana hak pengelolaan pribadi. Sehingga jangan sampai saling klaim nantinya antara tiga pengelola tersebut.
Dari sudut pandangnya, pekerjaan rumah bagi pemerintah terkait dengan lahan parkir ini bukan hanya berkutat pada arena ketiga pihak pengelola. Tetapi lebih detail lagi dia memaparkan jika ada sebagian tempat yang lahan parkirnya di kuasai oleh preman dan tindakan seperti tidak ada manfaatnya bagi pemerintah.
"Seharusnya pemerintah dalam hal parkir ini tidak boleh kalah dengan preman," kesal Ibrahim sambil menyebutkan tempat banyaknya oknum yang bermain di tempat parkir.
Lebih jauh lagi, pemerintah dalam hal ini harus serius mengatasi masalah parkir. Penekanan bisa dilakukan ditarget retribusi oleh Bapenda yang jika tahun 2019 lalu jumlah retribusi parkir 51 juta. "Tahun ini harus ditingkatkan karena oknum saja berani bayar besar," tegas Ibrahim.
Dilain tempat, Lalu Mustiarep selaku Kabid Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lotim menjelaskan, perlu adanya regulasi yang menangani terkait dengan batas pengelolaan masing-masing nantinya di tempat parkir.
"Jangan sampai ada yang ribut dengan lahan parkir ini," pinta Mustiarep.
Mustiarep menunjukkan jika saat ini sedang melakukan deteksi tentang siapa yang mempunyai hak kelola sebagian lahan parkir yang ada di Labuhan Haji. Karena disatu tempat tersebut ada hak Dishub dan ada juga hak dari Bapenda, tutur Mustiarep. (SN-06)
