Hal tersebut disampaikan oleh Saifuddin Zuhri selaku Kepala Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) Lombok Timur. Dirinya menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan penurunan yang terbesar dari 10 tahun terakhir.
"Sesuai yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Lotim, bahwa angka kemiskinan di Lotim menurun signifikan selama kurun waktu 10 tahun terakhir yakni sebesar 0,91%," sebutnya.
Ia menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh stakeholder di era pemerintaha SUKMA yang telah bekerjasama dalam hal. Sebab, tentunya tanpa adanya kerja keras dan keseriusan dari Pemda Lotim pencapaian itu tidak akan terelaisasi dengan baik saat ini.
Angka penuruan tersebut juga kata Saifuddin tidak terlepas dari program pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Pangan (BSP) alias Bantuan Program Non Tunai (BPNT).
"Angka tersebut juga tentu berpengaruh dengan adanya kerjasama yang berkesinambungan oleh semua unsur. Dan itu juga merupakan dampak dari Bansos pangan seperti PKH dan BPNT," ulasnya.
Selain itu, ia juga menuturkan bahwa dengan adanya lembaga baru seperti UPTPK itu menjadi salah satu alterantif yang baik untuk mengkoordinasikan persoaolan kemiskinan.
Mengingat, lanjutnya, UPTPK sendiri merupakan lembaga satu-satunya yang berada di Nusa Tenggara Barat (NTB). Oleh sebab itulah, dengan dibentuknya lembaga tersebut merupakan langkah keseriusan dari Pemda Lotim untuk menuntaskan kemiskinan.
Sementara itu, sebelumnya Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Lombok Timur Lalu Putradi membenarkan bahwa penurunan angka kemiskinan di Lotim dibandingkan dengan tahun lalu yakni sebesar 0,91%. Menurutnya angka tersebut merupakan penurunan angka kemskinan yang baik dalam rentang waktu satu dekade terakhir.
Berdasarkan data yang ia pegang sampai dengan saat ini, ia membeberkan bahwa angka kemiskinan tahun 2019 berjumlah 16,25%. Akan tetapi di tahun 2020 mengalami penurunan, yang menyebabkan angka kemiskinan di Lotim sebanyak 15,24%.
Rata-rata Putradi menyampaikan, bahwa pengaruh angka tersebut dari sebagian besar dari program bantuan pemerintah seperti BPNT dan PKH tersebut. Namun, diakuinya bahwa sasaran dari penerima bantuan dari pemerintah tersebut yaitu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masih banyak yang salah sasaran.
"Sebanyak 19,71% KPM masih belum tepat sasaran, untuk itulah ke depan pemerintah Lotim kami harapkan bisa mengatasi masalah tersebut," harapnya. (fgr)
