Lombok Timur, Selaparangnews.com – Semarak akhir tahun kian terasa. Tiap orang dan kelompok mengisinya dengan agenda yang berbeda-beda.
Di Lombok Timur, para aktivis yang tergabung dalam Jaringan Advokasi Lingkungan Rinjani (JALUR) mengisinya dengan menggelar diskusi tentang lingkungan. Tepatnya, mereka mecoba mengevaluasi sejauh mana peran pemerintah kabupaten dalam mengelola dan melindungi lingkungan.
Kegiatan refleksi akhir tahun itu digelar pada Rabu, 30 Desember 2020, di Kokok Daya Desa Masbagik Utara Baru.
Kegiatan yang baik itu dihadiri oleh sejumlah tokoh dan pejabat sebagai narasumber, di antaranya adalah Kabid Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK, Tohri Habibi, Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Iwan Setiawan, dan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Lombok Timur, L. Hasan Rahman.
Sementara pesertanya adalah Mapala, KPA dan Organisasi Pemuda Se-Lombok Timur dengan tetap mengedepankan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Covid-19.
Saat membuka acara, Direktur JALUR, M. Agus,menyampaikan bahwa degradasi strategi pelindungan lingkungan bisa dilihat pada saat sebelum gempa, yakni ketika masyarakat masih memiliki sumber air yang cukup. Namun pasca gempa, lanjutnya, debit air malah berkurang.
“Bukan mengkambing hitamkan gempa sebagai sumber masalah, tapi memang secara tidak langsung pengelolaan lingkungan dan sinergitas pembangunannya kita masih belum maksimal.” Tegasnya. Rabu, 30/12/2020.
Sebab itulah, sambungnya, sinergitas antara pecinta lingkungan dengan pemerintah kabupaten Lombok Timur sangat di butuhkan untuk menuang ide baru yang lebih efektif,.
“Dengan demikian, tentu trategi pengelolaan lingkungan bisa maksimal,” simpulnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Lotim L. Hasan Rahman mengapresiasi kegiatan JALUR tersebut.
Dia berharap, tradisi intlektual terkait penyelamatan lingkungan harus terus digalakkan untuk kelestarian dan pelindungan yang lebih masif dari semua pihak.
“DPRD akan mendorong Pemerintah Daerah Lombok Timur dan Provinsi NTB untuk berkonsentrasi terhadap permasalahan di hulu,” ujarnya.
Dia menyebutkan, keterlibatan KPH, TNGR, DPRD dan DLHK Provinsi sangat perlu diikutkan dalam diskusi terkait lingkungan selanjutnya. Menurutnya, sekuat apapun Pemerintah Kabupaten, namun kebijakannya justru banyak di Provinsi.
Karena itulah Ia berharap, semua unsur Pecinta Alam, Pemerhati Lingkungan dan NGO bisa mengangkat isu lingkungan agar menjadi prioritas seperti isu Pendididikan.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Lotim, Iwan Setiawan menyampaikan bahwa dalam menangani kekeringan dan fenomena alam tahun 2020, pemerintah kabupaten yang diwakili oleh BPBD selalu cepat tanggap jika ada bencana
“Karena memang itu tugas dan tanggung jawab kami di BPBD untuk menangani kekeringan dan kejadian fenomena Alam,” ucap Iwan.
Dia menyebutkan bahwa, setalah dilanda gempa bumi dengan durasi yang cukup panjang, pada tahun 2020 ini, Lombok Timur juga diuji dengan bencana kekeringan.
Akan tetapi, lanjutnya, berkat kerja keras dan bantuan masyarakat dalam memberikan informasi semua kendala itu bisa diatasi.
Dan terhadap kerja sama masyarakat dalam memberikan informasi kepada petugas, Iwan mengucapkan terima kasih pada mereka.
Iwan juga menyebutkan bahwa, sejauh ini BPBD Lotim cukup berhasil dalam mengatasi peroslan bencana di Lombok Timur, seperti banjir, angina putting beliung, hujan es yang terjadi belum lama ini di Kecamatan Sikur dan Montong Gading.
Terakhir, Iwan mengimbau kepada masyarakat Lombok Timur agar tetap
waspada karena situasi cuaca di akhir tahun ini masih kurang kondusif. (SN-Red)
