 |
| MKKS SMP Swasta Lotim Hering dengan Dikbud dan BKPSDM di Kantor DPRD Lotim |
Lombok Timur, Selaparangnews.com - Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Lombok Timur melayangkan sejumlah aduan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) saat hearing dengan Kepala Dikbud dan BKPSDM Lotim pada Rabu, 23 Juni 2021.
"Ada tiga tuntutan yang kami layangkan, salah satunya ialah soal insentif yang selalu di PHP in dari dulu," kata Mashar, Ketua MKKS SMP Swasta Lotim saat ditemui usai hearing. Rabu, 23/06/2021.
Selama ini, lanjutnya, pihaknya merasa dijadikan bola yang di lempar kesana-kemari soal pembayaran insentif yang dijanjikan sejak pertama kali dikukuhkan jadi MKKS SMP Swasta Lotim itu.
Mashar mengatakan, dari 150-an SMP Swasta di Lotim, ada 146 Sekolah yang sudah tergabung menjadi anggotanya. Dia berharap, dengan adanya hearing tersebut, Dewan dan eksekutif bisa segera bermusyawarah untuk mencari solusinya.
Tuntutan yang kedua, lanjut Mashar, ialah soal Dana Alokasi Khusus (DAK) yang katanya masih belum jelas serta banyak masalah. Ia mengakui bahwa pihaknya belum paham betul bagaimana mekanisme pengusulan dan pengelolaan DAK itu.
Tuntutan yang ketiga ialah soal beasiswa dan proses rekruitmen untuk belajar bahasa Inggris di Kampung Inggris TBS (Tete Batu Selatan). Kata Mashar, selama ini Pemkab Lotim hanya melibatkan SMP Negeri saja, sementara SMP swasta dibiarkan jadi penonton.
"Tiga hal itulah yang menjadi tuntutan kami," tandasnya seraya mengatakan bahwa apa yang mereka tuntut itu akhirnya mendapatkan titik terang dengan adanya hearing tersebut.
Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lotim, Achmad Dewanto Hadi mengatakan bahwa apa yang dituntut oleh MKKS SMP Swasta itu merupakan tuntutan lama yang diungkap kembali.
Dan sebagai mitra pemerintah daerah dalam bidang pendidikan dan peningkatan Sumber Daya Manusia di Lombok Timur, lanjutnya, MKKS SMP Swasta tersebut memang layak untuk diberikan insentif. Karena itulah, kata Achmad Dewanto, pemerintah daerah akan mempertimbangkan hal itu.
"Tetapi tentu saja itu akan kembali pada kemampuan kita," ucapnya.
Dewanto Hadi menegaskan bahwa selama ini pemberian insentif kepada guru selalu diberikan, tetapi untuk kepala sekolah diakuinya memang belum pernah.
"Kalau untuk Guru dari seluruh jenjang pendidikan swasta kita sudah memberikan kepada 847 orang yang dibayar setiap empat bulan sekali," pungkasnya seraya mengatakan bahwa yang diperhatikan oleh pemerintah daerah bukan hanya Guru, melainkan juga operator Sekolah, mengingat tugasnya yang cukup besar kaitannya dengan Sekolah itu sendiri.
Sementara itu, dari pihak DPRD Lotim, H. Daeng Paelori yang juga hadir menerima kedatangan MKKS SMP Swasta itu bersama Ketua Komisi II, Ir. Ubaidillah, meminta kepada Pemerintah Daerah untuk berhenti memberikan janji jika tidak ada kepastian untuk mewujudkan janji tersebut.
Pasalnya menurut dia, MKKS SMP Swasta merupakan korban janji yang sudah cukup lama, di mana pada akhirnya dilampiaskan sekarang. Karena itulah, dia meminta supaya lembaga-lembaga pendidikan seperti MKKS SMP Swasta itu tidak dipolitisasi.
Terkait tuntutan sejumlah Kepala Sekolah SMP Swasta itu, H. Daeng Paelori mengatakan bahwa hal itu perlu dibicarakan terlebih dahulu. Terutama terkait dengan insentif, kata dia, perlu dilihat bahwa di dalam struktur organisasi SMP Swasta itu tidak hanya ada Kepala Sekolah tetapi juga Wakil Kepala Sekolah.
Karena itulah, dia meminta supaya kebijakan yang akan diambil Pemerintah Daerah terkait hal itu jangan sampai dilakukan secara membabi buta, tanpa perhitungan.
"Jangan karena ada tuntutan terus kita keluarkan kebijakan, tetapi harus dihitung dulu, supaya ada kesinambungan," pungkasnya. (Yns)
