Lombok Timur, Selaparangnews.com - Bupati Lombok Timur H.M. Sukiman Azmy menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja OPD dalam pencapaian target serapan APBD semester 1 Tahun Anggaran 2021.
Umumnya, kata Bupati, OPD telah mencapai target serapan anggaran yaitu minimal 40 persen. Hanya beberapa OPD saja yang capaiannya masih di bawah 40 persen seperti Dinas Perindustrian, Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Dinas Pertanian. Bupati mendorong supaya OPD tersebut lebih meningkatkan kinerjanya.
Hal itu disampaikan Bupati pada rapat koordinasi pada Selasa kemarin, 6 Juli 2021. Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyoroti besarnya perbedaan persentase realisasi belanja antara keuangan dan fisik pada sejumlah OPD, di mana realisasi fisik lebih besar dari keuangan. Ia mengakui realisasi fisik harus lebih besar akan tetapi marginnya diharapkan tidak terlalu jauh.
Data kontrak juga menjadi penekanan Bupati. Ditekankan, jika OPD sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan belum dapat mengunggah kontraknya, maka akan sangat merugikan karena tidak akan terealisasi.
"Batas waktunya adalah hingga 21 Juli mendatang," ujarnya. Rabu, 07/07/2021.
Bupati meminta agar OPD lebih serius sehingga tidak merugikan masyarakat. Diharapkan H-3 seluruh data kontrak dapat dirampungkan.
Bupati mengajak seluruh pihak berkolaborasi menemukan penyebab dan kendalanya untuk diatasi bersama. Inovas dan kreativitas juga harus ditunjukkan OPD untuk menggenjot realisasi. Dengan demikian pada triwulan ke-3 mendatang realisasi APBD TA 2021 tetap menunjukkan tern positif.
Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik yang juga hadir pada kesempatan tersebut memberikan penekanan agar setiap OPD mengoptimalkan nilai uang yang ada hingga habis, sebab saat ini belanja Pemerintah menjadi pendorong perputaran ekonomi masyarakat.
Berdasarkan data yang dipaparkan Kepala Bappeda realisasi pendapatan sampai dengan 2 Juli mencapai 46,07 persen atau senilai lebih dari Rp. 1, 299 trilyun lebih. Hanya saja dari sisi belanja realisasinya masih berada di angka 39,15 persen atau senilai Rp. 1,221 trilyun lebih. (SN)
