 |
| Prof. Moh. Mahfud MD, Menkopolhukam dan Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan |
SELAPARANGNEWS.COM - Pemerintah Republik Indonesia memberikan penghargaan berupa gelar Pahlawan kepada lima tokoh bangsa yang sudah berjasa bagi tanah air.
Penyematan gelar Pahlawan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Prof. Moh. Mahfud MD yang juga merupakan Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan lewat akun instagramnya @mohmahfudmd.
Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada lima tokoh tersebut, kata Mahfud MD, sebagai rangkaian acara peringatan hari Pahlawan tahun 2022 pada 10 November mendatang.
Jadi, selain menggelar acara kenegaraan berupa Renungan Suci di Taman Makam Pahlawan pada tanggal 10 November 2022 nanti, akan ada acara kenegaraan lain yang akan digelar pemerintah, yaitu penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada lima tokoh bangsa pada tanggal 7 November 2022.
"Nanti akan diserahkan pada tanggal 7 November di Istana Negara melalui upacara resmi yang dipimpin oleh Presiden," ungkapnya.
Kelima tokoh bangsa yang akan diberikan gelar Pahlawan Nasional itu di antaranya adalah DR. dr. H.R. Soeharto dari Jawa Tengah, KGPAA Paku Alam VIII dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Haji Salahuddin Bin Talabuddin dari Maluku Utara, dr. Raden Rubini Natawisastra dari Kalimantan Barat, K.H. Ahmad Sanusi dari Jawa Barat.
DR. dr. H. R. Soeharto dianggap berjasa bagi Negara dan Bangsa Indonesia atas keikutsertaannya dalam menyelamatkan Bendera Pusaka Merah Putih, Pendirian Organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Pendidikan Organisasi Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Pembangunan Proyek Mercusuar dan Objek Vital Massa Presiden Soekarno, Pembangunan Departement Store Sarinah, Pembangunan Monumen Nasional dan Pembangunan Masjid Istiqlal, Pendirian Rumah Sakit Jakarta dan Pendirian Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia (PDKI).
Namanya diabadikan sebagai Gedung di Kantor PKBI. Selain itu, namanya juga menjadi salah satu jalan di Kabupaten Klaten serta memiliki ruang koleksi khusus memorabilia di Museum Joang 45.
KGPAA Paku Alam VIII adalah raja dari Kadipaten Pakualaman tahun tahun 1937-1989.
Ia dianggap berjasa dan layak dianugerahi gelar Pahlawan Nasional karena jasanya dalam bidang Pemerintahan dan Politik, terutama keputusannya ketika menyatakan bersekutu dengan Sultan Hamengkubuwono IX di masa penjajahan Belanda dulu, di mana hal itu dianggap sebagai keputusan yang mempunyai makna yang sangat strategis dalam perjalanan NKRI
Selanjutnya ialah Haji Salahuddin Bin Talabuddin diberikan gelar Pahlawan Nasional itu karena telah mengabdi selama 32 tahun yaitu dari tahun 1916 sampai tahun 1948 melalui perjuangan organisasi SJII dengan semboyan perjuangan Hidup Islam, Hidup Sarekat Islam, Hidup RI Allahu Akbar.
Konon, lantaran semboyan itu Ia mengalami pembuangan ke Sawahlunto tahun 1918 hingga 1923.
TidaK hanya itu, Semboyan tersebut juga mengakibatkannya di buang ke Nusa Kambangan pada tahun 1941, dan dipindahkan ke Boven Digul tahun 1942.
Namanya cukup terkenal hingga diabadikan sebagai nama Kelurahan di Kota Ternate, Markas Kompi D Raider 732, menjadi salah satu nama jalan di Kota Weda, dan nama Yayasan Pendidikan Haji di Kecamatan Patani.
Pahlawan Nasional selanjutnya ialah dr. Raden Rubini Natawisastra.
Ia dikatakan menjalankan misi kemanusiaan sebagai Dokter Keliling di daerah terpencil dan pendalaman Kalbar.
Filantropi itu dilakukan dengan melayani penduduk tanpa membeda-bedakan status baik orang kaya maupun miskin.
Memasuki bidang politik sejak masuk sebagai anggota Parindra pada tahun 1930-an dan terus berkembang gagasan dan tindakan melawan penjajah baik terhadap Belanda maupun Jepang.
Sikap gigih melawan penjajah tersebut tak pernah goyah sampai ajal merenggut bersama sang isteri Ny. Amelia Rubini karena dihukum mati oleh Jepang.
Karena jasa-jasanya itu, namanya diabadikan menjadi nama salah satu jalan dan rumah sakit di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.
Yang terakhir adalah K.H. Ahmad Sanusi. K.H. Ahmad Sanusi adalah salah tokoh pendidikan yang secara tidak langsung melibatkan dirinya kepada politik kebangsaan.
Namanya mulai menjadi perhatian penguasa kolonial ketika ia membela nama baik Sarekat Islam (SI) pada tahun 1913 ketika masih berada di Mekkah dalam tulisannya Nahratut I dharam. K.H. Ahmad Sanusi masuk menjadi salah satu anggota BPUPKI yang memasukkan konsep imamat (demokrasi) sebagai landasan bentuk pemerintahan Indonesia yang akan dimerdekakan.
Sumbangan penting K.H. Ahmad Sanusi selama perang kemerdekaan, adalah fatwanya yang menyebutkan bahwa DI/TII pimpinan Kartosuwiryo tidak Islami dan mengajak kaum Islam di Jawa Barat untuk tetap berdiri di belakang NKRI, yang kemudian diikuti oleh sebagian besar kiai dan pengikutnya di wilayah Priangan, termasuk di wilayah Garut yang menjadi sarang DI/TI. (Yns)
