 |
| M. Husni Mubarok, Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Timur dari Fraksi Partai Gerindra ditemui di ruang kerjanya |
SELAPARANGNEWS.COM - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dari Fraksi Partai Gerindra M. Husni Mubarok meminta Kepala Sekolah di Lombok Timur untuk lebih aktif menyuarakan kondisi ruang belajar siswa yang membutuhkan perbaikan.
Hal itu, kata Anggota Komisi II DPRD Lombok Timur tersebut, dapat disampaikan melalui Komisi II selaku perwakilan masyarakat di parlemen yang memang membidangi masalah Pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten Lombok Timur.
Selama ini, kata dia, masih banyak Kepala Sekolah yang kurang proaktif dalam menyuarakan kebutuhan mereka sendiri, sehingga tidak bisa mengakses dana yang terbatas. Pasalnya, masih banyak bangunan sekolah belum rampung diperbaiki akibat gempa 2018 lalu.
"Selama ini kan kadang teman-teman Kepala Sekolah diam saja. Padahal kan mereka punya perwakilan, ada Komisi II yang membidangi pendidikan, minimal kepala sekolahnya datang untuk menyampaikan hal itu," ujarnya ditemui wartawan di ruang kerjanya belum lama ini. Selasa, (06/05/2025).
Senator Dapil Lima Lombok Timur ini mencontohkannya dengan salah satu sekolah di Kecamatan Pringgabaya yang justru diketahui membutuhkan perbaikan setelah viral di media.
"Banyak juga terkadang kepala sekolah negeri atau swasta tahu gedungnya seperti itu, dia kurang ruangan, tapi tidak pernah menyampaikan. Nah, jadi kemarin itu seperti di beberapa SD tidak pernah kita tau kalau tidak dipublish di media," ungkapnya.
Selain Faktor itu, menurutnya masalah lain yang juga sering menjadi penyebab Sekolah tak kunjung dapat bantuan dari pemerintah ialah Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sekolah yang masih bermasalah.
Berdasarkan hasil pembicaraan komisi II dengan Dikbud, Kepala Sekolah diharapkan bisa mengarahkan dan mendampingi Operator Sekolah untuk terus menjalin koordinasi dengan operator dinas agar lebih cepat diajukan untuk mendapatkan bantuan perbaikan melalui aplikasi Krisna.
Pasalnya, kata M. Husni Mubarok, baiknya Dapodik sekolah cukup menentukan dalam pengajuan bantuan untuk seluruh jenjang pendidikan, termasuk SMA dan SMK, data yang kurang aurat berpotensi menghambat proses verifikasi dan persetujuan bantuan tersebut.
"Bukan saja Dapodiknya, memang tergantung juga di operator itu, operator sekolah sama operator Dikbud itu harus kolaborasi," pungkasnya. (Yns)
