Penulis: Zulfan Alfaiq – JF PTPN Terampil KPPN Selong
OPINI - Kabar baik datang dari Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan RI baru-baru ini resmi membuka blokir sebagian pagu belanja kementerian/lembaga (K/L) di daerah, termasuk untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Langkah ini disambut antusias karena dipandang akan mempercepat realisasi berbagai program pembangunan yang selama ini sempat tertahan.
Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, menjelaskan bahwa pembukaan blokir ini dilatarbelakangi pemenuhan persyaratan administratif dan kesiapan teknis oleh K/L.
“Efisiensi anggaran yang diblokir itu kan awal tahun sebesar Rp 256,1 triliun. Sampai dengan hari ini, yang telah dibuka blokirnya sebesar Rp 168,5 triliun,” dikutip dari Antara, Selasa (23/09/2025).
Fokus Belanja: Infrastruktur, Pertanian, dan Pariwisata
Di NTB, dana yang sebelumnya tertahan akan segera digelontorkan untuk mendukung program infrastruktur dasar, pertanian, dan pariwisata. Proyek jalan dan irigasi di sejumlah kabupaten/kota yang sebelumnya terhambat dipastikan bisa kembali berjalan. Begitu pula program pemberdayaan petani dan nelayan yang sangat vital bagi perekonomian daerah.
Selain itu, sektor pariwisata yang menjadi andalan NTB juga mendapat perhatian khusus. Dukungan pemerintah pusat melalui anggaran K/L diharapkan mampu mempercepat pemulihan destinasi unggulan seperti Mandalika, Gili Trawangan, hingga Sembalun.
Dampak Ekonomi dan Harapan Daerah
Pembukaan blokir anggaran ini diperkirakan membawa efek berantai bagi ekonomi NTB. Peredaran uang di masyarakat akan meningkat seiring realisasi proyek, penyerapan tenaga kerja baru terbuka, dan pelaku usaha lokal kembali menggeliat.
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Selong , Gatot Setio Harijono, menegaskan bahwa percepatan belanja ini harus dijaga kualitasnya.
“Belanja jangan hanya mengejar serapan, tetapi juga memastikan output dan manfaatnya benar-benar sampai ke masyarakat,” dikutip dari pembinaan kegiatan Siaran Pers APBN Periode September 2025.
Sejumlah kepala daerah dan pimpinan Instansi di NTB menyambut positif langkah ini. Mereka berharap program pembangunan yang sempat tertunda akibat blokir bisa segera dieksekusi, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang saat ini tengah bertransformasi dari dominasi sektor pertambangan ke pariwisata, pertanian, dan industri kreatif.
Catatan Penting
Meski menjadi angin segar, tantangan tetap ada. Jika percepatan belanja tidak diimbangi dengan manajemen yang baik, ada risiko penumpukan pekerjaan di akhir tahun. Oleh karena itu, pemerintah daerah bersama satuan kerja diminta untuk memperkuat koordinasi, mempercepat pengadaan, dan menjaga kualitas pelaksanaan proyek.
Dengan dibukanya blokir anggaran ini, NTB mendapat momentum baru untuk mempercepat pembangunan, memperkuat layanan publik, sekaligus memberi stimulus nyata bagi perekonomian lokal. [ ]
