 |
| Gambar Ilustrasi |
SELAPARANGNEWS.COM - Alokasi Dana Ketahanan Pangan Tahun 2025 di Desa Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur mendapat sorotan tajam dari kalangan pemuda setempat. Selain dianggap tidak transparan, dasar perencanaan dan kelayakan usaha yang diajukan melalui proposal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga dinilai tidak tepat.
Ketua Ikatan Pemuda Desa Pringgabaya (IPP) Zulfan Arya Wijaya menjelaskan bahwa pihaknya sudah lama mendengar informasi di masyarakat terkait desas-desus dana tersebut. Namun, pada 23 Agustus 2025 lalu, Wakil Ketua BPD Pringgabaya menyebutkan lewat WhatsApp Grup bahwa dana yang tengah menjadi perhatian para pemuda itu sudah dicairkan oleh Pemerintah Desa sebesar Rp. 500 Juta.
Pemuda melihat bahwa pengajuan Dana oleh BUMDes Desa Pringgabaya tersebut sarat persoalan. Pasalnya proposal bisnis penggemukan sapi yang diajukan dalam rangka mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan dikerjakan BUMDes itu tidak sesuai dengan sistem perekonomian masyarakat Desa Pringgabaya selama ini.
"Yang kita ketahui dari dulu Masyarakat Desa Pringgabaya itu tidak memiliki tradisi beternak sapi, melainkan Kerbau," ucapnya, dihubungi lewat WhatsApp. Rabu, (10/09/2025).
Selain itu, jelas Zulfan, selama ini, daging yang digunakan dalam program MBG juga bukan daging sapi, melainkan daging ayam, sayur-sayuran, tahu-tempe dan telur.
Persoalan lain yang disorot pemuda dalam proposal BUMDes tersebut ialah jumlah anggaran yang diminta. Menurut Zulfan, jumlahnya itu melebihi persentase yang seharusnya yaitu 20 persen dari total pagu Dana Desa (DD) yang didapat Desa Pringgabaya di tahun 2025.
Jika tahun ini Desa Pringgabaya mendapat anggaran sebesar Rp. 2.466.480.000, maka yang harus dialokasikan untuk ketahanan pangan ialah sebesar Rp. 493.326.000. Jumlah itu, kata dia, tidak sesuai dengan informasi yang beredar bahwa anggaran yang diberikan kepada BUMDes untuk program ketahanan pangan sebesar Rp. 500 juta, di mana pencairan dilakukan dalam dua tahap, yakni 60 persen pertama dan 40 persen berikutnya.
Parahnya, lanjut Zulfan, BUMDes Sindang Makmur Desa Pringgabaya di tahun 2025 ini mengajukan proposal bantuan usaha penggemukan sapi senilai Rp. 593.296.000. Proposal bernomor 001/BUMDES.SM/II/2025 itu ditandatangani oleh sekretaris, direktur BUMDes, dan kepala desa. Nilainya tercatat lebih tinggi dari pagu anggaran yang tersedia.
“Dengan perbedaan angka anggaran dan dasar bisnis yang lemah, wajar jika masyarakat mempertanyakan transparansi pencairan dana ketahanan pangan ini. Posisi kami jelas, ingin mengawasi agar kebijakan desa berjalan sesuai aturan,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris Desa Pringgabaya Khairul Azmi membenarkan terkait Proposal tersebut, termasuk informasi mengenai pencairannya.
Ia mengatakan bahwa dana tersebut sudah dicairkan langsung ke Rekening BUMDes Sindang Makmur Desa Pringgabaya. Namun demikian, Khairul Azmi tidak menyebutkan jumlah dana yang dicairkan tersebut.
"Iya memang kita sudah cairkan ke rekening BUMDEs, karena perintah dinas," ujarnya menjawab Selaparangnews.com dihubungi lewat WhatsApp di hari yang sama.
Penyertaan modal untuk BUMDEs itu, katanya, belum ditetapkan. Hal itu rencananya akan dilaksanakan Kamis besok, 11 September 2025. Sebenarnya, kata dia, Musdes penetapan direncakan sejak lama, namun karena ada beberapa perbaikan yang perlu dilakukan BUMDes dan perbaikan itu baru rampung dikerjakan sehingga bisa ditetapkan sekarang.
Ia menepis anggapan yang beredar di kalangan para pemuda bahwa Pemerintah Desa tidak transparan terkait hal itu. Pasalnya, kata dia, anggarannya saja baru ditransfer dan belum digunakan oleh BUMDes.
"Dimana tidak transparannya, kita sudah bilang bahwa dana sudah ditransfer. Jadi Pemdes sudah melaksanakan kewajibannya," singkat Khairul Azmi seraya menegaskan bahwa terkait dengan pelaksanaan kegiatan dari anggaran tersebut, hal itu merupakan urusan BUMDEs. (Yns)
