.jpg) |
| Akademisi sekaligus pelaku Pariwisata Lombok Timur Yogi Birrul Walid Sugandi, M. Par. |
SELAPARANGMEWS.COM - Pelaku sekaligus akademisi pariwisata Lombok Timur, Yogi Birrul Walid Sugandi, M. Par, melontarkan kritik keras terhadap kinerja Dinas Pariwisata Lombok Timur yang dinilainya gagal menunjukkan prestasi selama lima tahun terakhir. Alih-alih menghadirkan kemajuan, sektor pariwisata justru diwarnai rentetan konflik di berbagai destinasi.
Menurut Yogi, konflik antara pengelola destinasi dengan Dinas Pariwisata terjadi hampir di seluruh kawasan wisata strategis Lombok Timur. Ia menyebut sejumlah lokasi seperti Pantai Kerakat, Pusuk Sembalun, Ekas, kawasan Tetebatu, Sunrise Land hingga Bale Mangrove sebagai contoh destinasi yang diwarnai gesekan.
“Ini bukan kasus tunggal. Hampir semua destinasi bermasalah dan selalu berujung ricuh dengan Dinas Pariwisata. Artinya, ada ketidakmampuan dalam mengurai persoalan secara profesional,” tegas Yogi kepada wartawan di Selong, Selasa kemarin, (20/01/2026).
Ia juga menyoroti persoalan regulasi wisatawan asing dan wisatawan lokal yang dinilai tidak dikelola dengan baik, sehingga memicu konflik antara pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah daerah.
Selain konflik di lapangan, Yogi menilai pengelolaan aset pariwisata milik daerah juga jauh dari kata optimal. Ia mencontohkan sejumlah aset di kawasan Timbanuh, Sembalun, hingga Lemor yang dinilai terbengkalai meski telah memiliki perencanaan.
“Di Sembalun saja ada aset seperti kawasan Cemara Siu yang sudah punya master plan, tapi tidak mampu dieksekusi oleh Dinas Pariwisata. Ini menunjukkan lemahnya kapasitas manajerial,” ujarnya.
Dengan akumulasi persoalan tersebut, Yogi menilai Bupati Lombok Timur tidak perlu lagi melakukan evaluasi berkepanjangan terhadap Kepala Dinas Pariwisata. Menurutnya, indikator kegagalan sudah cukup jelas dan berbasis fakta lapangan.
“Tidak perlu evaluasi panjang lebar. Data dan kejadian di lapangan sudah menjadi bukti kuat bahwa sektor ini tidak dikelola dengan baik,” katanya.
Yogi juga mengkritik keberadaan staf khusus pariwisata yang dinilainya justru menciptakan iklim ketakutan bagi investor. Menurutnya, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan tujuan pembangunan pariwisata yang seharusnya menarik investasi.
“Yang terjadi bukan mendatangkan investor, tetapi justru menakut-nakuti. Ini persoalan kompetensi, karena pariwisata bukan bidang yang bisa dikelola tanpa keahlian,” ujarnya.
Ia mempertanyakan proses pengangkatan pejabat dan tim pendukung pariwisata yang dinilai tidak berbasis kompetensi dan tidak dilakukan secara terbuka.
“Seharusnya dibuka ke publik. Beri kesempatan putra-putri daerah yang punya kapasitas dan rekam jejak di pariwisata. Itu justru akan memperbaiki citra Bupati dan Lombok Timur,” tegasnya.
Lebih jauh, Yogi juga mengingatkan bahaya narasi politisasi pengelolaan destinasi wisata. Ia menilai isu pilihan politik masa lalu sengaja dibenturkan dengan kebijakan pengelolaan destinasi, sehingga berpotensi memecah belah masyarakat.
“Lombok Timur sudah selesai dengan perbedaan pilihan politik. Tapi sekarang muncul narasi bahwa pengelola tertentu disingkirkan karena pilihan politiknya. Ini narasi tidak berdasar dan sangat berbahaya,” ujarnya.
Menurut Yogi, jika persoalan tata kelola pariwisata ini tidak segera dibenahi secara serius dan profesional, gejolak di sektor pariwisata Lombok Timur akan terus berulang dan berpotensi semakin besar.
“Ini bukan hanya soal jabatan, tapi soal masa depan pariwisata Lombok Timur,” pungkasnya. (Yns)
.jpg)
