 |
| Halal Bihalal Bupati Lombok Timur bersama Forum ASN K2 Lombok Timur |
SELAPARANGNEWS.COM - Kekhawatiran sejumlah pemerintah daerah terhadap dampak penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah mulai terasa, terutama terkait pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dalam APBD. Namun, sikap berbeda justru ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.
Di saat banyak daerah mempertimbangkan pemutusan kontrak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu, Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, memilih berdiri di barisan depan membela keberlangsungan nasib para tenaga tersebut.
Komitmen itu disampaikan langsung dalam kegiatan halalbihalal Forum ASN K2 Lombok Timur yang berlangsung di Ambung, Masbagik Timur belum lama ini. Di hadapan ratusan peserta serta sejumlah pejabat daerah, termasuk Kepala Dinas Dikbud Lombok Timur, Bupati yang akrab disapa H. Iron itu menegaskan tidak akan mengorbankan para PPPK paruh waktu.
“Saya tidak punya niat sedikit pun untuk merugikan orang lain, terlebih mereka yang sudah lama mengabdi bagi daerah ini,” tegasnya.
Menurutnya, sekitar 11 ribu PPPK paruh waktu di Lombok Timur merupakan bagian penting dari roda pemerintahan yang telah memberikan kontribusi nyata. Karena itu, ia berkomitmen mengawal perubahan status mereka menjadi PPPK penuh waktu.
H. Iron bahkan menyatakan kesiapannya untuk memperjuangkan hal tersebut hingga ke tingkat pusat dengan menemui langsung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) di Jakarta.
“Kondisi memang belum sepenuhnya stabil, termasuk dampak situasi global. Tapi sebagai pemimpin, kita tidak boleh diam. Saya akan terus berjuang untuk mereka,” ujarnya disambut antusias peserta.
Langkah tegas tersebut menuai apresiasi dari kalangan ASN. Salah satu peserta, Hamzani, menilai keberanian Bupati Lombok Timur sebagai bentuk kepemimpinan yang berpihak pada rakyat.
“Kalau Bupati Lotim bisa bersikap tegas, seharusnya daerah lain juga bisa. Ini bukan semata soal anggaran, tapi tentang keberanian pemimpin untuk hadir dan melindungi warganya,” katanya.
Sikap Pemerintah Kabupaten Lombok Timur ini sekaligus menegaskan posisi yang berbeda di tengah tren nasional. Ketika sebagian daerah memilih opsi evaluasi hingga pengurangan tenaga, Lombok Timur justru menghadirkan pendekatan yang lebih berpihak—dengan menempatkan kesejahteraan dan pengabdian PPPK sebagai prioritas utama. (Yns)
