Perkuat Literasi Pertanahan, IAI QH Bagu Jalin Kerja Sama Strategis dengan Kanwil BPN NTB

Penandatanganan MoU IAI QH Bagu dengan Kanwil BPN NTB

SELAPARANGNEWS.COM - Institut Agama Islam Qamarul Huda (IAI QH) Bagu resmi menjalin kerja sama strategis dengan Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang berlangsung khidmat di Ruang Pascasarjana IAI QH Bagu, Senin (20/04/2026).

Penandatanganan nota kesepahaman ini dilakukan langsung oleh Rektor IAI QH Bagu, Dr. Muhammad Ahyar, M.Si., bersama Kepala Kanwil BPN NTB, Stanley, S.E., S.SIT., M.M., serta turut disaksikan oleh Wakil Rektor I, Dr. Lalu Khotibul Umam, M.A., dan Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, Supryadi.

Dalam sambutannya, Dr. Muhammad Ahyar menekankan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah krusial untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

"Kerja sama ini bukan sekadar seremoni, tapi langkah nyata untuk meningkatkan kualitas SDM kedua lembaga. Penting bagi civitas akademika kami untuk memahami seluk-beluk permasalahan tanah agar dapat memberikan kontribusi solusi di tengah masyarakat," ujar Dr. Ahyar.

Sejalan dengan hal tersebut, Kakanwil BPN NTB, Stanley, memaparkan bahwa sinergi dengan dunia akademisi sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Secara khusus, ia menyoroti pentingnya edukasi mengenai UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

"Kami ingin memastikan aset wakaf, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, dapat dikelola secara optimal sesuai aturan hukum demi kesejahteraan umum. Melalui MoU ini, BPN dan IAI QH Bagu akan bersama-sama mengawal tata kelola pertanahan yang lebih baik," jelas Stanley.

Salah satu poin penting dalam kesepakatan ini adalah dibukanya akses bagi mahasiswa semester akhir IAI QH Bagu untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) atau magang di kantor kementerian ATR/BPN di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Langkah ini diharapkan dapat memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa dalam memahami sistem administrasi pertanahan nasional secara langsung di lapangan. (Yns)