 |
| Multi Stakeholder Forum Penguatan Pelindungan PMI Berbasis Komunitas di Lombok Timur |
SELAPARANGNEWS.COM - Pemerintah Republik Indonesia terus berupaya menciptakan ruang aman bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) di berbagai daerah. Salah satunya ialah dengan memperkuat kolaborasi lintas sektoral hingga ke tingkat akar rumput.
Hal itu terungkap dalam Loka Karya Multi Stakeholder Forum yang diselenggarakan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) bersama Lakpesdam PBNU atas dukungan GIZ Jerman di Hotel Syari'ah Lombok, pada Selasa, (21/04/2026).
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap warga yang ingin mengadu nasib ke luar negeri terlindungi sejak dini, mulai dari urusan dokumen di desa hingga kesejahteraan keluarga yang ditinggalkan.
Dirjen Pemberdayaan KP2MI, Dr. Muh. Fachri menegaskan bahwa pelindungan PMI merupakan isu multisektor yang tidak bisa ditangani oleh satu instansi saja. Isu ini, kata dia, sangat berkaitan erat dengan persoalan ekonomi, ketahanan keluarga, hingga kependudukan, sehingga memerlukan energi kolektif dari berbagai dinas terkait seperti Bappeda, Dinas UMKM, hingga Dinas Perlindungan Anak.
"Melalui forum ini, pemerintah berupaya mengintegrasikan peran instansi daerah dengan lembaga non-pemerintah untuk memastikan negara hadir dalam setiap tahapan menjadi PMI," jelasnya dikonfirmasi media usai membuka acara.
Dr. Muh. Fachri menegaskan bahwa Transformasi besar yang sedang didorong adalah peralihan dari penanganan masalah yang bersifat reaktif menjadi preventif berbasis data. Menurutnya, selama ini penanganan PMI sering kali hanya dilakukan berdasarkan kasus yang muncul ke permukaan.
"Ke depan, dengan penguatan data di tingkat desa, kondisi PMI di luar negeri serta interaksi dengan keluarga mereka dapat dipantau secara langsung," imbuhnya.
Hal itu diharapkan mampu menciptakan sistem pelindungan yang utuh, di mana desa berfungsi sebagai pusat informasi lengkap mengenai prosedur migrasi yang aman, legal, dan bermartabat bagi masyarakat.
Ia menambahkan bahwa fokus utama gerakan tersebut tertumpu pada penguatan Desa Migran Emas yang mengusung nilai edukatif, maju, aman, dan sejahtera. "Saat ini, Kabupaten Lombok Timur memiliki lima desa binaan yang menjadi pilot project sekaligus embrio bagi desa-desa lainnya," ucap Dr. Muh. Fachri.
Ia menargetkan jumlah Desa Migran Emas secara nasional bicara mencapai 1.000 Desa hingga akhir tahun ini. Menurutnya, semakin banyak desa yang mengadopsi konsep tersebut, diharapkan semakin banyak pula lahir Peraturan Desa tentang pelindungan pekerja migran sebagai wujud komitmen nyata dari jajaran pemerintah tingkat bawah.
 |
| Dirjen Pemberdayaan Kementerian P2MI, Dr. Muh. Fachri saat membuka kegiatan |
Sebelumnya, Pengurus Lakpesdam PBNU, Ah Maftuchan menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus memperjuangkan upaya-upaya pemenuhan hak PMI oleh pemerintah Indonesia. Ketua Umum PBNU, lanjutnya, juga memberikan dukungan untuk mendorong isu PMI tersebut menjadi isu sentral dan prioritas, mengingat besarnya jumlah remiten yang diberikan untuk negara serta banyaknya warga Nahdatul Ulama (NU) yang menjadi bagian dari PMI tersebut.
"Tidak hanya PMI, Gus Yahya juga memandang perlunya pelindungan kepada keluarga PMI yang ditinggalkan di kampungnya masing-masing," jelasnya.
Ia menyampaikan bahwa upaya tersebut dapat dilaksanakan berkat kerjasama yang intens dan berkelanjutan antara Lakpesdam PBNU dengan pemerintah lewat Kementerian P2MI. Menurutnya, kebijakan Presiden untuk menaikkan status BP2MI menjadi Kementerian sudah sangat tepat dan menjadi bukti bahwa pemerintahan saat ini di bawah kepemimpinan presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen yang kuat terhadap masa depan pahlawan devisa negara.
"Tanpa komitmen yang kuat dari pemerintah, tentu cita-cita kita untuk meningkatkan kualitas hidup PMI akan sulit dilakukan," pungkasnya.
Selain Dirjen Pemberdayaan KP2MI dan Lakpesdam PBNU, Kegiatan Loka Karya Multi Stakeholder Forum ini juga dihadiri Kepala Balai P3MI NTB, Perwakilan DPRD Lombok Timur, Sejumlah Pimpinan OPD, Perwakilam Pemerintah Desa yang menjadi Desa Binaan tempat mengimplementasikan program Migran EMAS serta sejumlah perwakilan dari organisasi masyarakat sipil lintas sektor yang ada di Lombok Timur. (Yns)
.jpg)
