 |
| Dialog Publik GPMA di Lesehan Masaro Desa Labuhan Lombok |
SELAPARANGNEWS.COM - Gerakan Pemuda Mahasiswa Anggaraksa (GPMA) menggelar dialog publik bertema "Dampak Ekonomi dan Lapangan Kerja dengan Hadirnya Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Pringgabaya" di Lesehan Masaro, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Sabtu (11/07/2026).
Kegiatan tersebut menjadi ruang diskusi antara pemuda, penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis (MBG), mitra, tenaga kesehatan, dan unsur legislatif untuk membahas sejauh mana keberadaan dapur MBG mampu memberikan dampak bagi masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.
Ketua GPMA, Yuspa Isma'il mengatakan dialog publik tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto agar pelaksanaannya berjalan optimal, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
"Kami menyelenggarakan kegiatan ini sebagai upaya mendorong program unggulan Presiden Prabowo agar lebih maksimal dan tepat sasaran. Kami mengapresiasi seluruh narasumber dan peserta yang telah hadir untuk berdiskusi bersama mengenai depan dapur MBG ke depannya di Kecamatan Pringgabaya," ujarnya.
Menurut Yuspa, keberadaan dapur MBG seharusnya tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga mampu menjadi penggerak perekonomian daerah melalui pemberdayaan pelaku usaha lokal dan penyerapan tenaga kerja.
Ia berharap kebutuhan bahan baku dapur MBG dapat dipenuhi dari hasil pertanian dan produk masyarakat sekitar sehingga manfaat ekonomi program dapat dirasakan secara lebih luas.
"Harapan kami, dapur MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi generasi muda, tetapi juga menyerap hasil bumi masyarakat sekitar serta membuka lapangan kerja bagi warga setempat. Program ini jangan hanya dirasakan oleh satu kelompok, tetapi harus memberikan manfaat secara menyeluruh sesuai harapan Presiden," katanya.
Yuspa juga mendorong seluruh mitra penyelenggara MBG untuk terus melakukan pembenahan, baik dari sisi fasilitas maupun tata kelola, sehingga pelaksanaan program semakin efektif dan mampu melibatkan masyarakat serta kalangan pemuda secara lebih luas.
Sementara itu, Ketua Kelompok Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Kecamatan Pringgabaya, Ahmad Pinda Sugiarto menyampaikan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan perhatian besar terhadap pemberdayaan pelaku usaha lokal dalam penyelenggaraan Program MBG.
Menurutnya, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwajibkan menjalin kerja sama dengan sedikitnya 15 pemasok (supplier) yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan legalitas usaha yang jelas.
"Supplier yang diprioritaskan adalah UMKM yang berada di wilayah kerja SPPG. Misalnya di Kecamatan Pringgabaya, kebutuhan dapur diutamakan dipenuhi oleh pelaku usaha yang berada di kecamatan ini. Jika belum mencukupi, barulah dapat mengambil dari wilayah lain," jelas Pinda sapaan akrabnya..
Ia menambahkan, ketentuan tersebut merupakan bagian dari upaya BGN agar keberadaan dapur MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan program, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Pinda menilai dialog publik yang digelar GPMA merupakan momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara penyelenggara program dengan masyarakat.
"Ini menjadi momentum yang sangat baik. Kami di BGN terbuka terhadap kritik, masukan, maupun saran dari masyarakat, pemuda, dan seluruh elemen. Pengawasan bersama sangat penting agar Program Makan Bergizi Gratis terus diperbaiki dan memberikan manfaat yang semakin besar bagi masyarakat," ujarnya.
Dialog publik tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Ketua Kelompok SPPI Kecamatan Pringgabaya Ahmad Pinda Sugiarto, perwakilan Forum Mitra Kecamatan Pringgabaya Lalu Putra, Dewan Masyarakat Sehat NTB Dedy Supriadi, serta Wakil Ketua DPRD Lombok Timur Abdul Halid.
Melalui forum tersebut, GPMA berharap Program Makan Bergizi Gratis di Kecamatan Pringgabaya tidak hanya menjadi program peningkatan gizi, tetapi juga mampu menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMKM, pemanfaatan hasil pertanian lokal, dan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar. (SN)
