 |
| Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya saat menghadiri acara Maulid Nabi di Masjid Nurul Ijtihad Desa Lendang Nangka Utara |
SELAPARANGNEWS.COM - Persoalan data desil yang belakangan ramai diperbincangkan masyarakat menjadi perhatian Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya.
Hal itu disampaikan Edwin saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah di Masjid Nurul Ijtihad, Dusun Benteng Utara, Desa Landang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Rabu (2/9).
Dalam kesempatan tersebut, Wabup menjelaskan bahwa data desil merupakan hasil pendataan yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut bersumber dari pencatatan masyarakat melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), yang dalam pengelolaannya melibatkan operator di tingkat desa.
Karena itu, Edwin meminta masyarakat tidak langsung menyalahkan data desil yang tercantum, tetapi memahami proses pendataan yang dilakukan. Menurutnya, pemerintah desa memiliki peran penting untuk memastikan data yang tercatat benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.
Ia mendorong pemerintah desa untuk melakukan pengecekan dan pemutakhiran data apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian kondisi warga dengan data yang tercatat.
“Yang paling penting adalah bagaimana data masyarakat ini benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan akurasi data menjadi penting karena data tersebut berkaitan dengan berbagai program pemerintah, khususnya program perlindungan sosial dan bantuan kepada masyarakat.
Wabup kemudian menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Timur saat ini tengah menggencarkan program Perlindungan Sosial (Perlinsos). Salah satu fokusnya adalah melakukan pemutakhiran dan pembaruan data masyarakat agar berbagai program bantuan sosial pemerintah dapat diberikan secara lebih tepat sasaran.
Edwin juga menyinggung keberadaan program Sekolah Rakyat yang menyasar anak-anak dari keluarga yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4. Karena itu, akurasi data menjadi salah satu hal penting agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat memperoleh manfaat dari program pemerintah.
Ia berharap masyarakat dan pemerintah desa dapat bersama-sama mengawal proses pendataan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menentukan kelompok kesejahteraan masyarakat.
“Data ini harus terus diperbarui dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Jangan sampai ada masyarakat yang seharusnya mendapatkan program, tetapi karena datanya tidak sesuai akhirnya tidak terakomodasi,” jelasnya.
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, lanjutnya, terus berupaya membenahi data sosial masyarakat agar kebijakan dan program pemerintah dapat berjalan lebih efektif serta tepat sasaran. (SN)
