![]() |
| Ahmad Amrullah, Ketua Fraksi Demokrasi Bintang Perjuangan DPRD Lombok Timur yang merupakan gabungan dari Fraksi PDIP dan PBB |
SELAPARANGNEWS.COM – Fraksi Demokrasi Bintang Perjuangan DPRD Kabupaten Lombok Timur mempertanyakan kejelasan pelaksanaan anggaran pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD senilai sekitar Rp23 miliar yang telah dialokasikan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Hingga kini, pelaksanaan program tersebut belum memiliki kepastian. DPRD masih menunggu hasil review Inspektorat Lombok Timur menyusul adanya arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait sejumlah program yang dikategorikan anomali.
Ketua Fraksi Demokrasi Bintang Perjuangan DPRD Lombok Timur, Ahmad Amrullah mengatakan bahwa pihaknya menghormati arahan KPK. Namun, menurutnya, DPRD membutuhkan kejelasan mengenai hasil review Inspektorat agar dapat mengetahui program Pokir mana yang bisa dilaksanakan dan mana yang tidak.
Hal itu disampaikan Ahmad Amrullah saat diwawancarai media di ruang kerjanya, Kamis (19/11/2026).
Ia mengungkapkan, dalam rapat bersama pimpinan sebelumnya, Pemerintah Daerah melalui Tim Anggaran meminta waktu sekitar dua hari untuk melakukan review kembali. Namun, hingga Kamis tersebut, DPRD belum menerima informasi maupun kepastian mengenai hasil review dimaksud.
"Makanya Pokir DPR sampai sekarang belum ada eksekusi. Apakah bisa dilaksanakan atau tidak, khususnya yang ada dalam APBD Perubahan 2026. Apakah semuanya ditolak atau masuk kategori anomali, itu yang belum jelas," ungkapnya.
Selain hasil review, Politisi PDIP tersebut juga mempertanyakan anggaran Pokir sekitar Rp23 miliar yang telah disahkan dalam APBD Perubahan 2026 tersebut apakah akan menjadi Silpa atau bagaimana.
Pasalnya, kata dia, anggaran tersebut telah disetujui dalam APBD Perubahan dan tentu juga sudah melalui proses evaluasi oleh Pemerintah Provinsi NTB. Namun hingga saat ini, pihaknya tidak mendapat penjelasan yang memadai, termasuk dapat rapat paripurna beberapa waktu lalu, Pemerintah Daerah tidak memberikan jawaban terhadap hal itu saat memberikan tanggapan terhadap pandangan umum Fraksi terhadap Rancangan APBD Tahun 2027.
"Kami mempertanyakan anggaran Pokir sekitar Rp23 miliar itu, apakah dimasukkan dalam SiLPA atau bagaimana tindak lanjutnya. Sampai sekarang belum ada penjelasan yang jelas," katanya.
Ahmad Amrullah menegaskan, pihaknya tetap menghormati arahan KPK. Meski demikian, transparansi hasil review Inspektorat dan penjelasan mengenai tindak lanjut anggaran dinilai penting agar DPRD mendapatkan kepastian terhadap program yang telah dialokasikan dalam APBD Perubahan 2026.
Sementara itu, Inspektur Inspektorat Lombok Timur, Farihin, dikonfirmasi secara terpisah, Jumat (20/11/2026), tak banyak bicara. Ia mengatakan bahwa Dewan tidak perlu khawatir terkait persoalan tersebut, karena kalau tidak bisa dilakukan tahun ini, maka anggaran tersebut akan direalisasikan pada Tahun 2027. (Yns)
