![]() |
| Sosialisasi dan Penawaran Pengembangan Wilayah Kerja Panas Bumi Sembalun |
SELAPARANGNEWS.COM - Rencana pengembangan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, mulai disosialisasikan pemerintah pusat. Pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) tersebut dinilai memiliki peluang strategis untuk memperkuat ketahanan energi daerah maupun nasional.
Namun, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengingatkan agar rencana pengembangan tersebut tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, terutama kawasan konservasi Sembalun yang menjadi salah satu penopang sumber air bagi wilayah Lombok Timur.
Hal itu mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi dan Penawaran Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Sembalun yang dibuka Direktur Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), P. Hadi Wijaya, Kamis (19/11/2026).
Anggota Komite II DPD RI Daerah Pemilihan NTB, Hj. Evi Apita Maya, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Indonesia memiliki peluang besar membangun sistem energi yang mandiri, beragam, dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan kekayaan alam menjadi produk bernilai tambah.
Menurutnya, Nusa Tenggara Barat, khususnya Kabupaten Lombok Timur, memiliki potensi energi baru dan terbarukan yang lengkap, mulai dari energi surya, angin, air, bioenergi hingga panas bumi.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, potensi panas bumi Indonesia mencapai sekitar 23,2 gigawatt (GW) yang tersebar di 368 lokasi. Sementara kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi baru sekitar 2,3 GW.
Evi menjelaskan, panas bumi memiliki keunggulan dibandingkan sejumlah sumber energi terbarukan lainnya karena mampu menghasilkan pasokan listrik yang stabil dan berkelanjutan tanpa bergantung pada kondisi cuaca.
Selain untuk pembangkit listrik, pemanfaatan panas bumi juga berpotensi dikembangkan untuk kegiatan produktif masyarakat, industri berbasis energi bersih hingga sektor ekowisata.
Ia menilai pengembangan WKP Panas Bumi Sembalun dapat memberikan empat manfaat utama, yakni memperkuat pasokan listrik daerah, membuka peluang investasi dan lapangan kerja bagi masyarakat lokal, meningkatkan penerimaan negara dan daerah melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta bonus produksi, dan mendukung pembangunan berwawasan lingkungan.
Meski demikian, Evi menegaskan keberhasilan proyek tersebut tidak cukup hanya diukur dari kapasitas listrik yang dihasilkan. Manfaat ekonomi dan sosialnya juga harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar.
Karena itu, ia menekankan pentingnya tata kelola yang transparan serta sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.
Melalui sosialisasi dan edukasi yang terbuka, masyarakat diharapkan mendapatkan informasi yang utuh sekaligus memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi terkait rencana pengembangan panas bumi tersebut.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, menyampaikan bahwa pemerintah daerah menyambut baik rencana pengembangan energi panas bumi sebagai bagian dari program ketahanan energi pemerintah pusat.
Ia mengungkapkan, informasi mengenai rencana kegiatan tersebut telah diterima pemerintah daerah sekitar dua minggu sebelumnya dan langsung dilaporkan kepada Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin. Bupati, kata dia, memberikan respons positif dan mengapresiasi sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Meski demikian, Sekda mengingatkan pentingnya komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat sebelum kebijakan maupun rencana pembangunan dilaksanakan.
"Sebaik-baiknya sebuah kebijakan, apabila tidak disosialisasikan dan dikomunikasikan dengan baik, bisa jadi penerimaan masyarakat justru sebaliknya," ujarnya.
Juaini Taofik juga mengakui bahwa rencana pengembangan energi panas bumi tersebut telah memunculkan beragam tanggapan di tengah masyarakat maupun kalangan akademisi. Sebagian masih meragukan, sementara lainnya melihatnya sebagai peluang pembangunan.
Menurutnya, salah satu hal yang harus menjadi perhatian serius adalah posisi kawasan Sembalun sebagai kawasan konservasi sekaligus wilayah yang memiliki peran penting dalam menopang suplai air bawah tanah bagi Lombok Timur.
Karena itu, keterlibatan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), seperti Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, dan instansi terkait lainnya dalam forum sosialisasi dinilai penting.
Hal tersebut diperlukan karena pengembangan di satu sektor berpotensi memberikan dampak terhadap sektor lainnya, sehingga seluruh aspek harus dipahami dan dikaji secara menyeluruh.
Lebih lanjut, Sekda menyampaikan pesan Bupati agar seluruh kepala OPD dan pemangku kepentingan terkait mengikuti paparan dalam kegiatan tersebut dengan baik.
Pemahaman yang komprehensif di tingkat birokrasi diperlukan agar pemerintah daerah dapat memberikan penjelasan yang akurat kepada masyarakat, terutama di tengah derasnya informasi mengenai rencana pengembangan WKP Sembalun di media sosial.
Pemerintah daerah berharap rencana pengembangan energi panas bumi tersebut dapat berjalan melalui komunikasi yang terbuka, kajian yang matang, serta tetap memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan. (SN)
