 |
| Foto: KSPN NTB diterima oleh Ketua DPRD Provinsi NTB |
Lombok Timur, Selaparangnews.com - Indikasi banyaknya oknum yang bermain di Jaringan Pengaman Sosial (JPS) Gemilang, Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Nusa Tenggara Barat, layangkan surat haering ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Ketua KSPN NTB, Lalu
Iswan Mulyadi menduga adanya mark-up dan korupsi berjamaah dalam pengadaan
barang-barang sembako. Untuk paket JPS Gemilang tahap I dan II. Iapun
menegaskan, jika hearing ini masih belum mendapat respon baik, mereka akan
menggelar aksi unjuk rasa kembali kekantor Gubernur, DPRD, dan GNE, sampai
oknum yang bermain di JPS Gemilang ini diperiksa oleh Aparat Penegak Hukum (APH).
“Sebelum aksi kita
laksanakan, kita ajukan haering di gedung DPRD Provinsi, kalau haering kita
tidak ada hasilnya maka kami akan tetap aksi, sampai oknum-oknum yang bermain
di JPS Gemilang di periksa oleh APH’’, Ungkap Iswan, Selasa, (23/06/2020).
Ia juga menegaskan langkah
haering yang ditempuhnya dalam rangka mendorong DPRD Provinsi agar secepatnya
membentuk Pansus dana Covid-19.
Miq Mul, panggilan
akrab Lalu Iswan Mulyadi juga meminta kepada Gubernur NTB agar direktur GNE
dipecat, karna terindikasi melakukan mark-up yg merugikan banyak orang.
Ia melanjutkan, kedatangannya
ke kantor DPRD Provinsi NTB disambut langsung oleh ketua DPRD Provinsi NTB, Hj.
Isvie Rupaeda, dan Isvie pun memberikan lampu hijau, dan menjadwalkan Hearing
tersebut dalam waktu dekat. (SN-04)
